Simak, Ini 17 Rekomendasi DPRD untuk Perbaikan Kinerja Pemkab Lamtim

Simak, Ini 17 Rekomendasi DPRD untuk Perbaikan Kinerja Pemkab Lamtim

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur mendesak eksekutif meningkatkan kinerjanya.--

Menanggapinya, Wakil Bupati Lamtim Azwar Hadi menyatakan, pada tahun 2022 memang masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terakomodir. Hal itu, karena keterbatasan sumber daya yang ada.

BACA JUGA:Auto Cuan! Begini Cara Mendapatkan Uang Dari Telegram

"Rekomendasi DPRD  masukan yang berharga demi perbaikan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik ke depannya,”kata Azwar.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat paripurna tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2022, Kamis 4 Mei 2023.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ali Johan Arif itu dihadiri Bupati Lamtim M.Dawam Rahardjo, Wakil Bupati Azwar Hadi dan jajaran Forkopimda.

“Penyampaian LKPJ kepada DPRD merupakan suatu kewajiban dan refleksi dari nilai-nilai demokrasi, yang diwujudkan oleh pemerintah daerah kepada DPRD sebagai mitra kerja,”jelas M.Dawam Rahardjo saat menyampaikan LKPJ.

BACA JUGA:Mengenal Lebih Jauh PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

Dilanjutkan, melalui LKPJ diharapkan dapat mendorong, tumbuhnya semangat objektivitas mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, yang dilandasi kemitraan untuk saling melengkapi, serta menterjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Lampung Timur.

Menurutnya, tahun 2022 juga merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026.

Lebih lanjut dijelaskan, pandemi COVID-19 yang bersifat luar biasa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, dan dinyatakan berakhir pada akhir tahun 2022 yang lalu, sangat berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Kondisi itu, pada akhirnya mempengaruhi kapasitas fiskal daerah dan perubahan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022.

BACA JUGA:Kenali Jenis Asuransi dan Dapatkan Manfaatnya!

Karenanya, kebijakan pembangunan daerah di tahun 2022, masih difokuskan pada belanja bidang kesehatan, dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

Kemudian, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi, terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, serta upaya pencapaian target prioritas pembangunan daerah lainnya. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: