Masih Ada Pemda di Lampung Belum Maksimal Belanja di E-Katalog Lokal, Ini Rinciannya

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) setprov setempat mencatat belanja pemerintah daerah (pemda) se Provinsi Lampung di katalog elektronik lokal hingga 24 Juli 2023 mencapai Rp 361,4 miliar.

Kepala Biro PBJ Setprov Lampung, Slamet Riadi mengatakan, belanja pemda se Lampung di katalog elektronik lokal Lampung Rp 361,4 miliar berasal dari transaksi 2.413 penyedia barang dan jasa.

"Kalau totalnya sudah ada 57.733 produk tayang di katalog elektronik lokal Lampung hingga 24 Juli 2023," ujar Slamet Riadi kepada Radarlampung.co.id, Sabtu 29 Juli 2023.

Dimana, data barang dan jasa tersebut merupakan daftar dalam katalog elektronik di Provinsi Lampung.

BACA JUGA:10 Kampus Negeri Indonesia yang Langganan Masuk Jajaran Universitas Terbaik di Dunia

"Jadi dari 57.722 produk tayang ini penyedia nya ada yang masuk kategori UMKM mikro, UMKM kecil, UMKM menengah, dan non UMKM," ungkapnya.

Kata Slamet Riadi, belanja di katalog elektronik lokal Lampung ini seperti belanja jasa kebersihan, keamanan, alat tulis kantor, dan lainnya.

"Jadi total transaksi Rp 361,4 miliar ini dari Pemprov Lampung dan 15 kabupaten/kota di Lampung," ucapnya.

Dari total penyedia barang dan jasa sebanyak 2.413 penyedia mayoritas masih dikuasi oleh UMKM mikro dengan jumlah penyedia 1.467, disusul oleh Umkm Kecil dengan jumlah penyedia 859.

BACA JUGA:Kode Redeem ML Terbaru Sabtu 29 Juli 2023 Berhadiah Skin Hero Gord Conqueror Mobile Legends

Tentunya, itu sesuai dengan Inpres nomor 2 tahun 2022 tentang, Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Jadi kita diminta setinggi-tingginya belanja produk dalam negeri di katalog elektronik," terangnya.

E-katalog beserta proses E-Purchasing merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pengadaan barang/jasa, yaitu meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi (UMKM). 

Lanjut Slamet Riadi, sebagai ujung tombak dalam sistem pengadaan pemerintah, katalog elektronik bertujuan untuk mendorong organisasi pemerintah, baik di pusat maupun daerah terkait pengadaan barang dan jasa.

Sumber: