Rawan Korupsi, Kejari Mesuji Pantau 3 Proyek Strategis di Disdikbud Setempat

Rawan Korupsi, Kejari Mesuji Pantau 3 Proyek Strategis di Disdikbud Setempat

Kejaksaan Negeri (Kejari) Mesuji pantau langsung tiga proyek Strategis yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mesuji. Foto dok--

RADARLAMPUNG.CO.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mesuji pantau langsung tiga proyek Strategis yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mesuji.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mesuji Azy Tyawardhana dikantornya terangkan jika pendampingan dilakukan agar proyek strategis tersebut dapat berjalan dengan baik. 

"Hari ini ada pemaparan 3 kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh Disdik Mesuji. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk tahapan pelaksanaan pengamanan proyek strategis daerah Kabupaten Mesuji oleh Kejari Mesuji," jelas Azy.

BACA JUGA:Alhamdulillah, 409 PPPK di Tanggamus Terima SK Pengangkatan

Masih kata Azy, jika nantinya pihak Kejari bersama dengan pejabat pengadaan barang dan jasa melakukan optimalisasi tugas pokok dan fungsinya yang salah satu kegiatannya berupa monitoring di tempat pelaksanaan pekerjaan.

"Dan melakukan koordinasi terbatas kepada semua pihak yang terlibat dalam pengadaan tersebut yaitu PPK, Rekanan dan Konsultan pengawas serta pihak lainnya," lanjutnya. 

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Mesuji, Andi S Nugraha katakan jika pendampingan di maksudkan agar tidak ada kesalahan yang berpotensi melanggar hukum. 

BACA JUGA:Guru Asal Thailand dan Filipina Mengajar di SMA YP Unila

"Adanya pendampingan dari Kejaksaan terkait pelaksanaan proyek strategis agar terhindar dari kesalahan kesalahan hukum dan memastikan kegiatan dapat berjalan dengan lancar," jelas Andi. 

Untuk tahun 2023 ini, ada 3 proyek strategis Disdik Mesuji, yakni Revitalisasi SDN 4 Way Serdang senilai Rp.3,8 Miliar, Revitalisasi SMPN 3 Mesuji senilai Rp.3,7 Miliar, dan Revitalisasi SDN 21 Way Serdang senilai Rp.3,1 Miliar. 

"Dua item berasal dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan satu lagi dari Dana Alokasi Umum (DAU), tidak ada yang dari APBD. Jadi, suksesnya pembangunan ini menjadi barometer pemerintah pusat untuk mau melanjutkan pembangunan melalui DAK dan DAU di tahun depan," lanjut Andi. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: