Ini Permasalahan SMK/SMA di Provinsi Lampung

BACA JUGA:Transformasi BRI, Dorong Pertumbuhan Kinerja yang Sehat dan Berkelanjutan

Dia menekankan keterbukaan dalam pengelolaan dana yang ada di sekolah. Dilakukan publikasi jika diperlukan sehingga tidak menimbulkan permasalahan.

"Apalagi aturannya sudah jelas, apalagi uang itu akan kembali untuk masyarakat kembali untuk siswa itu sendiri dalam menunjang pendidikan," lanjutnya.

Ditambahkan Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan yang membahas soal road map pendidikan di Provinsi Lampung dalam jangka 20 tahun kedepan.

Menurut Mulyadi pada tahun 2025 hingga 2029 merupakan puasa di mana ekosistem pendidikan yang unggul itu berada. Ekosistem pendidikan yang unggul tentunya sesuai RPJP transformasi sosial Lampung 2025-2045.

BACA JUGA:Gratis Cuan! Nikmati Saldo DANA Cair Sampai Rp 128 Ribu, Buruan Baca Novelnya Sekarang

"Selain itu ini menjadi suatu keniscayaan ketika kita sudah tahu terkait pendidikan di lampung 2025 menjadi base line pendidikan di Lampung. Kemudian diperlukan klasterisasi potensi unggul SMA/SMK/SLB dan digitalisasi sistem pendidikan," Katanya.

Selanjutnya bila ekosistem sudah berjalan akan masuk fase II pada 2030-2034. Nantinya pada fase ini akan terbangun sistem pendidikan yang inovatif dan berdaya saing, Inovasi sistem pendidikan yang sejalan dengan perkembangan teknologi secara efisien dan efektif.

Pada 2035-2039 akan terbentuk pendidikan maju yang terintegrasi Technology, Society, and Culture. Juga Transformasi Sistem Pendidikan modern berbasis soft skills dan enterpreneur.

BACA JUGA:Tersangka Kasus Kontainer Sampah DLH Bandar Lampung Kembalikan Kerugian Negara

"Selanjutnya pada 2040-2045 akan terbentuk pendidikan berkualitas, merata dan berperadaban, Harmonisasi Sistem Pendidikan yang Merata, Maju, dan Berbudaya yang tentunya harus didkung semua stake holder dan peran masyarakat, pendidikan yang erkualitas harus bersama Lampung kedepan mampu bersaing tidak hanya di sumatera namun juga nasional," tandasnya. (*)

Sumber: