Pengamat Publik Pertanyakan Keberpihakan Wakil Rakyat terhadap Masyarakat Miskin

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pengamat Kebijkan Publik Universitas Lampung (Unila) M. Thoha B. Sampurna Jaya mempertanyakan keberpihakan Anggota Legislatif, pasca pencoretan anggaran Biling untuk siswa miskin.

Ya, hal itu mencuat pasca putusan DPRD Kota Bandar Lampung yang tidak mengabulkan tambahan anggaran untuk para siswa program Bina Lingkungan pada APBD Perubahan 2023 beberapa waktu lalu.

Thoha --sapaannya-- menyebut DPRD seharusnya membantu rakyat dengan memperluas program biling itu supaya bisa merata.

Bukan hanya sekolah negeri saja, tetapi juga swasta, dan bukan justru dengan tidak mengabulkan anggaran tersebut.

BACA JUGA:Heboh Dewan Coret Angaran Bantuan untuk Anak Sekolah, Banang Angkat Bicara

"Sebenarnya saya sudah sering katakan bahwa masalah pendidikan membutuhkan komitmen dari daerah. Mestinya biling ini semakin diperluas sampai-anak-anak di swasta, karena kata kunci memberi bantuan kepada anak miskin bukan kepada sekolah. Bukan mencoret anggaran," katanya, Minggu, 1 Oktober 2023.

Menurutnya, jika berbicara realistis atau tidak, tentu hal tersebut sudah ada hitung-hitungan kedepan bagaimana penuangan anggaran di lapangan. 

"Mestinya, legislatif mempunyai rasa keberpihakan kepada orang-orang miskin," ujarnya.

Terlebih lagi kata Thoha, anggaran yang hanya untuk orang miskin jumlahnya terbilang sedikit dari total APBD yang dimiliki saat ini.

BACA JUGA:Banang DPRD Bandar Lampung Minta Pemkot Bayar Tunggakan Jamkesda Tanpa Mengandalkan DBH

"Anggaran itu kalau mau hitung dan kita teliti berapa persen sih dari APBD itu untuk orang miskin. Mestinya melihatnya begitu, ada nggak persentasinya, itu kalau kita berpihak kepada rakyat miskin," cetusnya.

Oleh karenanya, dirinya berharap DPRD bisa mendukung program Biling tersebut, bahkan memperluasnya.

"Saya pikir itu kalau dia berbicara realistis di mana letak tidak realistisnya, itu kalau kita bicara tentang keberpihakan kita dengan dunia pendidikan, pertanyaan kita berapa besar sih dana pendidikan kita pada APBD kita," singgungnya.

"Sudah mencapai persyaratan tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang 20 persen, itu harus dilihat juga. Kita pun tidak mengecilkan PIP, tapi sifatnya sfesifik. Kalau biling kan jelas untuk membantu anak-anak kurang mampu, itu yang harus dipikirkan," pungkasnya.

Sumber: