Debat Capres: Jawaban Anies Bikin Merinding Saat Ditanya Terkait IKN

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pada sesi tanya jawab antara calon Presiden RI di debat pertama, Ganjar Pranowo bertanya ke Anies Rasyid Baswedan terkait pemindaian ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Anies Baswedan, pemerintah seharusnya jangan meninggalkan masalah. Tetapi pemerintah seharusnya menyelesaikan masalah.

"Ketika di Jakarta menghadapi masalah seperti masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk ini harus diselesaikan. Dengan ditinggalkan tidak otomatis selesai, justru Ini yang harus dibereskan," ujar Anies Baswedan.

"Kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7 persen. Jadi enggak akan mengurangi kemacetan dengan dipindah," ucapnya.

BACA JUGA:Soal Demokrasi, Begini Tanggapan 3 Calon Presiden

Dirinya berpandangan masalah yang ada di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian menambah taman yang dibangun, transportasi umum berbasis elektrik dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman dan aman.

"Jangan kita meniru pemerintah Belanda mereka punya Kota Tua, ketika Kota Tua turun permukaan mereka pindah ke Selatan, bikin di sekitar Monas," ucapnya.

"Ditinggalkan masalah yang tidak diselesaikan kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikannya," tuturnya.

Hal yang lebih urgen perlu di lakukan di Kalimantan, menurut Anies Baswedan seperti membangun sekolah yang rusak sangat banyak, membangun kereta api atau jalur tol antar kota.

BACA JUGA:Debat Capres: Anies Singgung Milenium Cawapres, Prabowo Ungkap Pemimpin Sejuk, Ganjar Hasil Keliling Indonesia

"Dengan pembangunan urgan ini maka yang akan merasakan dari uang itu  rakyat. Sementara yang kita kerjakan IKN hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja. Bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian," ungkapnya.

Ganjar Pranowo pun kembali mempertanyakan Anies Baswedan terkait IKN ini apakah Anies Baswedan dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk menolak IKN.

Anies Baswedan pun mengungkapkan bahwa penetapan IKN ini sebagai contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap.

Sehingga dialognya dilakukan sesudah jadi undang-undang dan ketika dialognya sudah ada undang-undang siapapun yang kritis dianggap oposisi.

Sumber: