Pemilu Kian Dekat, Wali Kota Kembali Ingatkan Netralitas ASN

RADARLAMPUNG.CO.ID - Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana kembali mengingatkan ASN di bawah kepemerintahannya untuk menjaga netralitas 10 hari mendekati Pemilu 2024.

Hal itu dirinya sampaikan pada saat membuka rapat koordinasi menuju pemilu serentak yang aman dan damai, serta pembentukan Desk Pemilu 2024 di Hotel Horinson, Bandar Lampung, Rabu, 31 Januari 2024.

"Hari ini kita ada rakor KPU, kita juga sudah sampaikan terkait netralitas kepada seluruh camat dan lurah yang hadir hari ini," kata wanita yang biasa disapa Bunda Eva itu.

Menurutnya, Pemilihan Umum secara esensi merupakan proses pembelajaran dalam rangka pendewasaan bangsa.

BACA JUGA:Janji Menua Bersama, Andika Kangen Band Resmi Nikahi Dokter Cantik Asal Lampung Selatan

"Pemilu juga ujian seluruh elemen bangsa, supaya kenal seberapa jauh nilai demokrasi kita. Ini menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia," terangnya.

Selain itu, dilatari demi terbentuknya Pemilu yang aman damai pada Pilkada, Pileg, juga Pipres pada pesta demokrasi 14 Februari 2024 mendatang.

"Kita imbau semua kepada semua camat dan lurah sampaikan ke masyarakat datang ke TPS, sampaikan suara kita. Siapa saja yang terpilih itu yang terbaik, dengan pengamanan dan penanganan yang baik," ujarnya.

Dirinya juga menyebut pihaknya membentuk satgas terdiri dari linmas hingga aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan ketika pesta demokrasi berlangsung.

BACA JUGA:Jaringan Fredy Pratama Diungkap Polda Lampung, Honorer BNNK Lampung Tengah Jadi Kurir dengan Bayaran Rp 2,3 M

"Bunda yakin Kota Bandar Lampung aman, apalagi kita sudah bentuk satgas. Harapan kita semua berjalan dengan lancar, dan tidak ada yang meresahkan masyarakat," ujarnya.

Dirinya juga menekankan kembali agar ASN bekerja sesuai tupoksinya, jangan sampai netralitas tergoyahkan dan bertentangan dengan aturan berlaku.

"ASN harus jalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Bandar Lampung Paryanto menyebut, rakor tersebut bertujuan untuk memantau pemilihan umum berdasarkan peraturan Presiden tentang pedoman pembentukan desa monitoring.

Sumber: