Banyaknya Temuan BPK Menandakan Pengawasan Kepala Daerah di Lampung Selatan Belum Maksimal

RADARLAMPUNG.CO.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung menemukan banyak temuan dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel).

Akademisi Universitas Lampung (Unila) Dedy Hermawan mengatakan, temuan-temuan BPK terkait penyelenggaraan lingkungan Pemkab Lamsel menjadi gambaran kinerja kepala daerah dan jajarannya.

Dedy Hermawan menjelaskan, temuan-temuan BPK terhadap penyelenggaraan pemerintahan tahun ke tahun selalu terulang.

"Ya temuan-temuan itu akan menjadi gambaran kinerja kepala daerah dan jajarannya," ujar Dedy Hermawan saat dihubungi Radarlampung.co.id, Kamis 18 Juli 2024.

BACA JUGA:Pengelolaan Pinjam Pakai Kendaraan Pemkab Lampung Selatan Tak Sesuai Prosedur, 5 Randis Hilang

"Karena dari tahun ke tahun kalau temuan dari BPK selalu ada dan terulang. Tetapi kalau secara statistik angkanya naik terus itu jadi warning kepala daerah untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja OPD," sambungnya.

Komitmen-komitmen tersebut, menurut Dedy Hermawan seperti melakukan kegiatan dengan prinsip-prinsip taat hukum, taat aturan, taat administrasi, sesuai prosedur, dan teknis pekerjaan.

"Jadi dihindari pelanggaran. Semaksimal mungkin penyimpanan anggaran pada pelaksanaan pemerintahan yang bersih," ucapnya.

Lanjut Dedy Hermawan, jika temuan-temuan di Pemkab Lamsel ini berulang setiap tahun, dapat dikatakan perbaikan-perbaikan di internal Pemkab Lamsel belum maksimal.

BACA JUGA:BPK Temukan Perjalanan Dinas Fiktif di Dua OPD Pemkab Lampung Selatan

"Karena ini jadi seperti temuan rutin sifatnya. Hal-hal seperti itu sudah menjadi rutinitas temuan BPK," ungkapnya.

Temuan seperti pemborosan, kelebihan pembayaran, pengurangan spek, aset tidak terus, bansos tidak tepat sasaran, indikasi penyelewengan, dan lainnya merupakan temuan rutin oleh BPK pada penyelenggaraan pemerintahan.

"Ini persoalan-persoalan klasik yang selalu ditemukan dihampir penyelenggaraan pemerintahan. Terutama pada realisasi pendapatan dan realisasi anggaran yang masih belum sesuai harapan," tuturnya.

Menurut Dedy Hermawan, BPK sifatnya melakukan evaluasi dalam rangka pencegahan dan perbaikan.

Sumber: