Bahas Jalan Rusak, Dua Kandidat Cagub Lampung Beberkan Sejumlah Solusi

BACA JUGA:Rahmat Mirzani Djausal Ajak PKB Bersama-sama Membangun Lampung

Jika terpilih, Rahmat berjanji akan mengalokasikan APBD provinsi untuk perbaikan jalan di wilayah yang padat, sembari mengutamakan kolaborasi demi peningkatan ekonomi Lampung yang juga menjadi kepentingan nasional.

Di sisi lain, Cagub dari Paslon 01 Arinal Djunaidi menekankan bahwa kerusakan jalan di Lampung bukan masalah baru.

Menurutnya, di wilayah Lampung telah mengalami kerusakan selama lebih dari 20 tahun. 

Meskipun masalah ini sudah berlangsung lama, ia menegaskan bahwa upaya perbaikan infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di desa dan kecamatan.

BACA JUGA:Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Tes SKD, Pansel Tunggu Resminya

"Kerusakan jalan ini sudah puluhan tahun, tapi bagaimanapun kita harus memperbaikinya karena persoalan ini tidak mengenal waktu," kata Arinal. 

Menurut Arinal, infrastruktur yang memadai merupakan salah satu kunci penting untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di daerah-daerah.

Ia berharap dengan adanya perbaikan jalan, pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kecamatan dapat tercapai. 

"Pertumbuhan ekonomi yang ada di desa dan kecamatan sudah mulai terlihat, dan insyaAllah dengan kolaborasi ini, semuanya akan terpenuhi," tambahnya.

BACA JUGA:Apel Barisan Caping Petani, Mirza Tegaskan Tekad Mendukung Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional

Ia menjelaskan bahwa kedekatannya dengan pemerintah pusat, terutama saat melaporkan kerusakan jalan, telah membuahkan hasil dengan respons positif dari Presiden Jokowi.

"Saya telah melaporkan kerusakan ini ke pemerintah pusat, meskipun masalahnya sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Namun, insyaAllah ke depan, saya akan mengusulkan kolaborasi antara APBN, APBD, dan dana desa untuk menangani kerusakan tersebut," pungkasnya. 

Namun untuk Ke depan, Arinal berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat dalam hal infrastruktur. 

Ia mengusulkan pendekatan baru, yaitu menghapus pembagian jalan berdasarkan status administrasi (jalan negara, provinsi, kabupaten), dan mengutamakan perbaikan jalan di daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Sumber: