Polda Lampung Awasi Potensi Polarisasi, Kapolda: Jaga Demokrasi Bermartabat!

RADARLAMPUNG.CO.ID - Menjelang Pilkada Serentak 2024, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika memberikan pesan tegas kepada para pasangan calon (paslon) dan pendukung masing-masing. 

Dalam situasi politik yang semakin dinamis, Helmy menekankan agar pesta demokrasi ini tidak dijadikan ajang yang mengorbankan persatuan dan kerukunan.

Helmy menyoroti bahwa Pilkada adalah momen untuk menunjukkan kedewasaan berdemokrasi, bukan untuk memupuk permusuhan atau memperlebar perbedaan. 

"Kepada para paslon dan pendukung, saya minta untuk tetap menjaga persatuan bangsa. Jangan sampai Pilkada menjadi alasan untuk bermusuhan dan menanam dendam, karena kita masyarakat Lampung semua bersaudara," ungkapnya, pada Minggu 10 November 2024.

BACA JUGA:Bayar Listrik jadi Mudah Lewat BRImo, Cukup dari Ponsel!

Ia juga mengimbau semua pihak untuk menolak praktik politik uang, yang menurutnya tidak hanya mencederai integritas calon pemimpin tetapi juga merusak kepercayaan publik dan nilai-nilai demokrasi. 

"Politik uang hanya akan merusak tatanan demokrasi kita, dan itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat," tambahnya.

Helmy juga mengingatkan masyarakat akan bahaya politik identitas, yang sering kali dieksploitasi dengan isu suku, agama, dan ras untuk memecah belah. 

Menurutnya, narasi semacam ini hanya memperkeruh suasana dan merusak keharmonisan sosial. 

BACA JUGA:Agen BRILink Makin Diminati Warga Lubuklinggau

"Kita perlu menjunjung tinggi toleransi dan persatuan demi kedamaian bersama," ujarnya.

Diketahui, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga menggarisbawahi potensi polarisasi dalam Pilkada, yang dapat memicu konflik di daerah dengan persaingan ketat. 

Menyikapi hal itu, Kapolda Lampung memastikan bahwa Polri akan bersikap netral dan profesional dalam mengawal Pilkada, menjaga jarak dari politik praktis agar kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga.

Selain itu, Helmy menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus yang mengancam keamanan, seperti perjudian daring dan peredaran narkoba. 

Sumber: