Pengacara Kondang Ini Minta Kejati Lampung tak Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang terkait PT LEB

Brang-barang yang sudah diambil Kejaksaan Tinggi Lampung. Dalam hal dilakukan Tindakan dan upaya hukum terhadap Masyarakat, Kejaksaan Tinggi Lampung harus mencantumkan dasar hukum yang dilanggar.

"Apalagi pemblokiran rekening membuat PT LEB mengalami kesulitan melakukan pembayaran gaji, pajak dan lain-lain, dan tidak ada bukti PT LEB menghapus atau tidak mencatatkan

Pembukuan rekening karena dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan patuh atas aturan hukum," ungkapnya.

BACA JUGA:Mutasi TNI Terbaru, 47 Perwira Angkatan Darat Masuk Penugasan Luar Struktur

Dengan Kejati tidak dapat menjelaskan pelangaran atas aturan hukum apa yang dilanggar oleh PT LEB dalam pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10% maka kedepannya Provinsi Lampung akan sulit diberi Participating Interest (PI) 10% dan tentunya merugikan Lampung.

"Menyikapi pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Lampung, selaku kuasa Hukum PT LEB meminta pihak Kejaksaan Tinggi Lampung tidak melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan saat melakukan pemeriksaan dan dalam upaya paksa," jelasnya.

Oleh sebab itu dapat melakukan pemeriksaan kepada ahli dari Kemendagri yang membidangi BUMD, Kementrian ESDM dan ADPMET yang paham pengelolaan Participating Interest (PI) 10%. (ang)

 

 

Sumber: