Bagi Petani Sawit, Yuk Ajukan Bantuan Replanting Senilai Rp 30 Juta per Hektar ke Pemerintah

RADARLAMPUNG.CO.ID - Bagi petani yang memiliki usaha kelapa sawit, bisa mengajukan bantuan Replanting senilai Rp 30 juta per hektar ke pemerintah.

Ya, adanya bantuan tersebut, setelah Badan Pengelola Dana Perkebunan Perkebunan Kelapa Swait (BPD PKS) menggelar sosialisasi Expo Sawit Baik Indonesia 2023.

Sosialisasi bantuan Replanting kelapa sawit ini, BPD PKS menggandeng Anggota Komisi XI DPR RI Ella Siti Nuryamah, di Taman Wisata Tabek Indah, Natar, Lampung Selatan, Minggu 28 Februari 2022.

Legislator PKB, Ella Siti Nuryamah mengatakan, bantuan Replanting sawit ini, tak lain untuk kebangkitan Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Lampung khususnya Lampung Selatan untuk mengajukan bantuan replanting.

BACA JUGA:Gelapkan Uang Perusahaan, Seorang Karyawan Dipenjara

Bantuan ini, memberikan stimulus kepada para petani untuk melakukan replanting dengan maksimal 2 hektar lahan yang dibiayai Negara. 

"Jadi, hasil dari pungutan ekspor bahkan dari pajak 1 kwintal ton kubik ada pungutan, karena Negara lain ketergantungan sawit dari Indonesia. Karena itu kami dari Komisi XI sepakat bahwa karena ada pungutan, yuk masyarakatnya kita sejahterakan. Pertama dengan cara replanting satu keluarga untuk 2 – 4 hektar," ungkapnya.

Adanya bantuan Replanting dari pemerintah, sambung Ella, pihaknya meminta kepada petani sawit yang hadir ikut mendaftar dalam program bantuan ini.

"Ini ada bantuan Replanting sawit per hektar Rp30 juta bisa mengajukan. Saya akan kawal dengan dinas perkebunan, langsung ke Provinsi, ajukan ke pusat, cq kementrian perkebunan dana dari BPD PKS. Kalau lahannya ada dua hektar, anak punya dua hektar, itu bisa. Kalau bapak tadi punya 10 hektar bagus, tapi yang didanai itu 2 hektar, maksimal per kepala dua hektar," kata Ella.

BACA JUGA:Wow! Uang Koin Kuno Ini Pernah Mendunia di Partai Final Piala Dunia, Apa itu?

Selain bantuan Replanting, lanjut Ella, pemerintah juga memiliki program insfrastruktur untuk jalan menuju kebun sawit milik warga.

"Kalau jalan menuju kebun rusak, bisa ajukan infrastruktur menuju lahan pertanian sawit, misalnya jalan menuju ke kebun sawit, sumur bor kalau tidak punya air, atau alat seperti roda empat untuk memulai membuka lahan petani sawit. Itu konsentrasi pemerintah untuk mendorong produktifitas kelapa sawit, ini merupakan asosiasi yang harus kita berdayakan bersama. Kami siap mengawal," janjinya.

Ella menjelaskan, saat hearing (rapat dengar pendapat) dengan BPD PKS, pihaknya selalu menekankan bantuan untuk masyarakat kecil khususnya petani sawit. 

"Saya selalu teriak, kurang lebih anggaran 32 triliun (pungutan) dikemanakan? dananya kemana? Pokoknya tingkatkan untuk replanting, untuk menunjang sarana dan prasarana pertanian. Itu yang jadi catatan kami. Jangan subsidinya semua masuk ke CPO. CPO itu bukan level UMKM, itu level perusahaan, korporasi," tegasnya.

Sumber: