Viral Anggota DPR Fraksi PDIP Tolak Divaksin, Mukhlis Basri: Itu Hak Bicara dalam Rapat, Bukan Pandangan Parta

RADARLAMPUNG.CO.ID - Statmen Anggota DPR Komisi IX Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning belakangan ramai diperbincangkan. Ya, dirinya mengaku enggan divaksin Covid-19, sebagaimana tersebar via video kala dirinya menyampaikan pendapat dalam rapat dengar di DPR RI dengan Menteri Kesehatan Selasa (12/1). Dalam video tersebut, Mbak Ning -sapaan akrab Ribka Tjiptaning- mengatakan dirinya enggan ikut vaksin meskipun nantinya harus membayar denda. \"Kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin, meskipun sampai 63 tahun bisa divaksin,\" ujarnya sembari mengatakan kini telah menginjak usia 63 tahun. Ya, dirinya lebih rela untuk membayar denda bila sanksi itu diberlakukan. \"Misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending gue bayar, jual-jual mobil kek,\" ungkap Ning dalam video berdurasi 3 menit 44 detik tersebut. Politisi asal PDI Perjuangan ini mengatakan, Biofarma sebagai supplier vaksin Sinovac menyebut belum menyelesaikan uji klinis tahap ke tiga. Karena itu, dirinya meminta pemerintah tidak sembarangan menerima vaksin. \"Bagaimana, orang Biofarma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. ini pengalaman saya ini saudara menteri, ini saya ngomong lagi di rapat ini ya. Vaksin untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang), karena di India ditolak di Afrika ditolak, tapi masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini, saya yang pertama bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa HAM pelanggaran HAM enggak boleh maksa begitu,\" tambahnya. Mbak Ning juga mempertanyakan harga vaksin yang berbeda, dan pemberian vaksin gratis bagi masyarakat. Jangan sampai, kata dia, akan berbeda seperti swab yang berbeda di berbagai tempat. \"Ini yang saya tanya yang gratis yang ketemu digratiskan semua rakyat pilih yang mana ada 45 macam ada yang Rp584.000, ada yang Rp292.000, ada yang Rp116.000, ada yang Rp540.000, sampai Rp1.080.400, ada yang Rp2.100.000. Pasti yang murah kalau orang miskin, masalah rapid, masalah swab aja belum ada harga eceran tertinggi itu berapa. Ada rumah sakit swasta tuh Abdi Waluyo, saya tanya berapa itu swab dokter, kalau satu hari dok itu Rp6,5 juta, tapi kalau hasilnya 3 hari Rp3,5 juta. Loh ini patokannya emang lama pemeriksaannya apa karena duitnya, saya tanya kemarin di klinik yang lain Rp900.000 hari Sabtu, negatif,\" bebernya. Kemudian soal vaksin, Mba Ning menyatakan telah me-warning sejak masuknya pandemi Covid-19 Maret silam. Agar pemerintah tidak menjual obat dan tidak berdagang di kesehatan. \"Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat ini begitu ada Covid-19, ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Abis ini, karena sekarang bukan masanya APD, nanti habis ini obat ramai, habis obat ini. Kan jago ekonomi nih materinya, ayo pasti ditaruh begitu dah habis ini stunting, udah tahu nih kayak begitu kesehatan untuk dagang. Saya cuma ingatin nih sama adinda mentri nih ya negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh,\" jelasnya. Menyikapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI, yang juga dari Lampung: Mukhlis Basri menilai statmen Mba Ning harus dilihat secara menyeluruh. Mukhlis juga melihat pernyataan Mba Ning condong membela rakyat. \"Jadi harus dilihat secara utuh pernyataan beliau, jangan hanya melihat dari sisi bahwa dia dari partai pendukung pemerintah. Yang jelas kalau saya melihat sisi dari penyampaian beliau, ya beliau memang membela rakyat,\" jelas Mukhlis. Kemudian soal uji klinis vaksin, Mukhlis menyebut jika sudah sampai tahap ke 3 menurutnya diperkirakan sudah tidak ada masalah lagi. \"Setelah itu ya pernah juga yang provinsi yang menyatakan apabila tidak ikut (vaksinasi) akan didenda, ya saya kira seperti itu. Maka harus melihat secara utuh menyikapinya, apalagi beliau memiliki pengalaman sebagai dokter,\" tambah Mukhlis. Terkait perbedaan harga, Mukhlis menyebut daftar harga yang disebutkan tersebut merupakan data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan. Dirinya urung untuk menanggapi harga tersebut. \"Kalau soal harga saya tidak bisa berkomentar, yang jelas saya siap divaksin. Soal harga, kan obat juga ada obat mahal, obat generik, tapi nyatanya kita obat mahal gak mempan juga. Ya tapi kami belum tahu juga yang mau dibagikan gratis ini yang harga berapa. Presiden memang sudah menjanjikan akan dibagikan vaksin ini gratis. Tapi maksud saya, semuanya diberikan gratis tapi yang mana yang diberikan gratis diantara 5 vaksin dengan harga berbeda itu yang akan diberikan. Kan bisa saja nanti harganya sama,\" tambahnya. Selanjutnya, Mukhlis mengatakan pernyataan Mbak Ning menurutnya merupakan hak bicara di ruang rapat lembaga DPR. Bukan keseluruhan PDI Perjuangan. \"Dan kita sekarang sudah menyaksikan bahwa presiden juga sudah duluan (divaksin), se Indonesia juga sudah menyaksikan. Jadi harapan saya, karena belum bisa semua divaksin, maka yang sudah terdaftar ngapain lagi pikir-pikir, kan prioritas utamanya petugas kesehatan. Dan yang jelas saya jugas sebagai mantan bupati, saya kira tidak ada pemimpin yang ingin membuat rakyatnya susah, membuat rakyatnya sakit. Begitu juga Presiden,\" tambahnya. (rma/sur)