TANGGAMUS, RADARLAMPUNG.CO.ID - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akhirnya menyetujui usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan tenaga kesehatan (nakes) yang diajukan Pemkab Tanggamus.
”Untuk PPPK formasi guru yang disetujui sebanyak 414 orang dan nakes 47 orang,” kata Kabid Formasi dan Mutasi Prayitno mewakili Kepala BKPSDM Tanggamus Aan Derajat ketika dikonfirmasi Radarlampung.co.id, Rabu 21 September 2022.
"Jadi Kemenpan RB menyetujui formasi atas usulan rekrutmen PPPK guru dan nakes yang diajukan Pemkab Tanggamus," imbuh Prayitno.
Persetujuan tertuang dalam surat Nomor: 779 tertanggal 9 September 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Tanggamus.
BACA JUGA: Gelapkan Uang Perusahaan sampai Ratusan Juta, Buronan Ini Ditangkap di Medan
Namun, lanjut Prayitno, untuk rencana pelaksanaan rekrutmen, belum ada petunjuk dari Kemenpan RB.
"Jadi terkait mekanisme rekrutmenya seperti apa, kami masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat," pungkas Prayitno.
Diketahui, hingga akhir Agustus 2022, berapa jumlah formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan tenaga kesehatan (Nakes) Tanggamus yang disetujui pemerintah pusat belum turun .
Selain untuk formasi guru, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) juga mengusulkan rekrutmen PPPK formasi tenaga kesehatan (nakes).
BACA JUGA: Pilkades Serentak Pesawaran, Ada Desa Dengan Bakal Calon Kades Segini
Kepala Bidang Formasi dan Mutasi Prayitno mewakili Kepala BKPSDM Tanggamus Aan Derajat mengatakan, sampai akhir Agustus, berapa jumlah formasi yang disetujui Kemenpan RB atas usulan rekrutmen PPPK guru dan nakes belum juga turun.
"Karenanya, hingga saat ini kami juga masih menunggu," kata Prayitno dikonfirmasi Radarlampung,co.id, Jumat 26 Agustus 2022.
Demikian juga terkait pelaksanaan rekrutmen jika nanti jumlah formasi yang disetujui telah turun.
”Apakah akan dilakukan pada tahun ini atau 2023, belum dapat dipastikan. Sebab masih harus menunggu petunjuk dari pemerintah pusat,” ujarnya.
BACA JUGA: Satreskrim Polres Lampung Barat Tangkap Mantan Peratin Diduga Terlibat Korupsi APBPekon