RADARLAMPUNG.CO.ID - Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan koordinasi dan pemetaan daerah rawan bencana menjadi prioritas penting dalam rangka penguatan resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana.
Untuk itu, kaya Muhajir, pihaknya akan menindaklanjuti identifikasi daerah yang rawan bencana.
Di mana, setiap daerah akan memiliki data terpusat dan terkoordinasi dengan BNPB serta Kemenko PMK.
Sehingga nantinya kebijakan akan sinkron dan dapat disesuaikan kebutuhannya di daerah masing-masing.
BACA JUGA:Begini Cara Cek Estimasi Keberangkatan Haji, Bisa lewat HP
Kata Muhadjir, kurikulum kebencanaan yang sudah berjalan di sekolah akan lebih ditingkatkan pelaksanaannya kedepan.
Sebab, menurut Muhadjir, kurikulum menjadi bagian yang penting dari upaya mitigasi bencana.
“Kita akan tingkatkan fungsinya. Sehingga nanti kurikulum di sekolah tidak seragam seluruh Indonesia, tetapi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pentingnya penanganan bencana pada tahap awal yang mencakup perlunya peringatan dini.
BACA JUGA:Simak, Ini Keuntungan Ikut Pelatihan Kartu Prakerja Secara Offline
Kemudian edukasi masyarakat, tata ruang dan konstruksi di wilayah potensi bencana, pengetatan pemberian izin dan konstruksi bangunan serta pemetaan daerah rawan bencana.
Indonesia saat ini menempati tiga teratas paling rawan bencana. Indonesia naik 81% frekuensi bencana alamnya dari tahun 2010, naik dari 1.945 menjadi 3.544 bencana.
“Siaga dan waspada menjadi kunci penanganan bencana. Tidak hanya pasca bencana, tetapi juga pra bencana yang jauh lebih penting, bagaimana menyiapkan masyarakat, memberikan edukasi, memberikan pelatihan langkah-langkah antisipasi, itu harus menjadi prioritas untuk meminimalisasi korban maupun kerugian," ujar Jokowi. (*)