Adapun prioritas kerja yang sesuai dalam Road Map Reformasi Birokrasi diantaranya pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Kemudian mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrasruktur dalam negeri.
Lalu mengundang investor supaya berinvestasi seluas-luasnya sebagai salah satu upaya membuka lapangan pekerjaan.
Ada juga prioritas kerja reformasi birokrasi serta APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang difokuskan dan tepat sasaran.
BACA JUGA: KemenPANRB Cari Jalan Tengah Penyelesaian Honorer
Prioritas kerja tersebut harus disesuaikan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Reformasi Birokrasi.
Presiden Jokowi mengarahkan agar birokrasi bisa berdampak bagi masyarakat. Bukan hanya tumpukan kertas belaka sehingga birokrasi dapat lincah dan cepat dalam pekerjaannya. (*)