4. Reformasi Birokrasi (RB);
5. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang fokus dan tepat sasaran.
Dalam prioritas kerja ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Presiden juga mengharapkan agar Reformasi Birokrasi (RB) yang kapabel serta melakukan pelayanan publik secara prima.
BACA JUGA:Anti Ribet! Cuma Pakai NIK KTP Sudah Bisa Akses Program JKN
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) Erwan Agus Purwanto.
Erwan Agus Purwanto menyebutkan terkait tujuan dilaksanakannya acara sosialisasi reformasi birokrasi yang digelar di Provinsi Jawa Timur tersebut.
Tujuan sosialisasi ini adalah memberikan informasi terkait kebijakan mengenai adanya perubahan road map dan reformasi birokrasi tematik.
Perubahan tersebut diinformasikan kepada seluruh mitra strategis di lingkungan Kementerian PAN RB Republik Indonesia.
BACA JUGA:Tingkatkan Konsumsi Ikan di Tanggamus Dengan Berbagai Olahan
Sosialisasi ini juga bertujuan dapat mendorong implementasi reformasi birokrasi.
Implementasi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Supaya bisa berorientasi kepada hasil yang menjadi target utama.
Sebab dari hasil yang didapatkan akan berdampak pada masyarakat yang menjadi prioritas kalangan yang merasakan hasil dari reformasi birokrasi tersebut.
Selanjutnya supaya mengikat komitmen para pimpinan atau kepala daerah, dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil atau dampak yang dapat dirasakan masyarakat luas.
Jika kita merujuk pada grand design reformasi birokrasi, maka kita dapat melihat bahwa visinya adalah mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia.