Di balik hartanya yang berlimpah, Ati pernah menjabat Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tangerang pada 27 September 2019.
Kemudian, Ati juga pernah menjabat sebagai Direktur RSUD Kota Tangerang.
Kemudian Ati mengikuti open bidding dan dinyatakan lolos. Berhasil menduduki jabatan sebagai Kadiakes Banten pada Sepetember 2019 silam.
Prosesi pelantikan Ati sebagai Kadiskes Banten pun dilakukan bersama Gubernur Banten Wahidin Halim dan tiga penjabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Berdasar data LHKPN, harta yang dimiliki Kadiskes Ati mampu mengalahkan atasannya, Penjabat (Pj.) Gubernur Banten Al Mutakabar yang hanya sebesar Rp 15 miliar.
Tentu aksi warganet yang melakukan sorotan terhadap penjabat-penjabat daerah mulai dari kinerja, masa jabatan dan harta seorang pemimpin haruslah didukung.
Bahkan menurut Armand Suparman, selaku Eksekutif Komite Pemantuaan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mendorong penuh aksi warganet di media sosial dalam mengawasi pejabat publik lewat sorotan media sosial.
Melalui sorotan warganet akan aksi pemerintah tentang harta tak wajar diharapkan bisa direspon dan ditangani cepat oleh pemerintah.
Sementara, KPK beberapa kali memanggil Kadiskes Lampung Reihana. Terakhir, ia memenuhi panggilan untuk melakukan klarifikasi hartanya yang dilaporkan ke LHKPN, Senin 22 Mei 2023.
Reihana mulanya dijadwalkan memberikan klarifikasi terhadap laporan kekayaan pada Jumat 19 Mei 2023.
Namun, kepala dinas kesehatan terlama di lampung ini meminta ditunda karena masih harus melengkapi data pendukung.
BACA JUGA: Membawa Pesan Kiamat, Dabbah Disebut Muncul di Israel? Begini Kebenarannya
Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding membenarkan bahwa Kadiskes Lampung Reihana menjalani klarifikasi, Senin 23Mei 2023.
"Direktorat PP LHKPN hari ini, Senin (22/5) mengagendakan permintaan klarifikasi atas nama dua orang pejabat daerah, yaituKepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Sekretaris Provinsi Riau," kata Ipi Maryati Kuding kepada Radarlampung.co.id.