Sementara, Wakil Ketua DPRD Lamtim Ahmad Basuki menyatakan, saat ini Surat Edaran Menteri Dalam nomor 100.3.5.5/244/SJ tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa pada masa Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 telah tersebar.
Itu termasuk, di tangan para calon kepala desa. Karenanya, DPRD Lamtim berharap Pemkab segera menindaklanjutinya.
Menurutnya, pada APBD 2023, dana untuk Pelaksanaan Pilkades hanya dianggarkan Rp560 juta. "DPRD Lamtim siap membahas penataan anggaran Pilkades melalui Perubahan APBD 2023,"kata Ahmad Basuki.
BACA JUGA:MK Tolak Gugatan Pemohon, Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka
Dengan mempertimbangkan masukan sejumlah peserta rapat koordinasi, akhirnya disepakati Forkopimda akan menggelar rapat lanjutan.
Itu guna membahas dampak yang akan timbul bila Pilkades serentak dilaksanakan di tahun 2023 atau ditunda tahun 2025.
"Rapat Forkopimda lanjutan terkait Pilkades serentak akan segera kami jadwalkan,"kata M.Dawam. (*)