“Maka tekankan kembali status badan hukum sertifikasinya, lalu setelah semuanya clear, maka lakukan 5 tahapan tersebut. Kementerian ATR/BPN khususnya kantor-kantor pertanahan di daerah siap membantu,” jelas Indra Gunawan.
Untuk diketahui, sertifikasi aset diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah dan sejumlah peraturan lain yang mendukung sertifikasi aset.
Usai pembahasan mengenai aset dalam tema sertifikasi badan hukum tersebut, Sayid Iskandarsyah, memberikan apresiasi atas pemaparan yang telah diberikan oleh Indra Gunawan.
Apresiasi juga ditujukan untuk Kementerian ATR/BPN yang terus mendukung dan mendorong PWI Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota dalam percepatan sertifikasi aset daerah.
“Hari ini PWI telah mendapatkan manfaat dari pemaparan dari BPN. Semua tahap kita catat, dan akan kami tindak lanjuti bersama rekan-rekan di bidang aset, termasuk pengurus PWI di tingkatan provinsi, kabupaten dan kota,” tukas Sayid Iskandarsyah. (rls/*)