RADARLAMPUNG.CO.ID-Pada hari Selasa, 11 Juni, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang diselenggarakan di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.
Agenda pertama rapat tersebut meliputi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan anggaran tahun 2023, rencana kerja pemerintah dalam struktur anggaran tahun 2024, dan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2025.
Kepala BPIP, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., memaparkan bahwa realisasi anggaran BPIP tahun 2023 mencapai 96,41% dari total pagu tahun tersebut, dengan capaian strategis termasuk berbagai kegiatan mulai dari gerakan melawan stunting hingga upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.
BACA JUGA:Jelang Armuzna, Petugas Haji Lampung Barat Terus Periksa Kesehatan Jemaah
Yudian juga menjelaskan mengenai struktur anggaran tahun 2024 dan 2025, yang menunjukkan penurunan anggaran dari tahun ke tahun.
Dalam pembahasan RAPBN tahun anggaran 2025, BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran senilai Rp100.000.000.000,00 yang akan digunakan untuk program penguatan jaringan relawan Pancasila, fasilitasi pembinaan Paskibraka, dan sosialisasi Pancasila kepada content creator, youtuber, influencer, dan tiktoker.
Yudian juga menyatakan bahwa BPIP akan meningkatkan sosialisasi Pancasila melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram, sesuai dengan arahan Presiden pada saat dirinya dilantik sebagai Kepala BPIP.
BACA JUGA:Pantai Benawang di Pesisir Barat Penuh Dengan Limbah Kulit Kelapa
Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Aminurokhman, S.E., M.M., menyampaikan pentingnya penguatan kelembagaan BPIP melalui undang-undang, serta menekankan bahwa BPIP harus menyentuh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali.
Fraksi Partai NasDem juga mendorong BPIP untuk lebih masif dalam mengarusutamakan ideologi Pancasila di masyarakat, sementara Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Heru Sudjatmoko, menyampaikan usulan tentang pembentukan Mahkamah Pancasila.
Rapat kerja ini menjadi momentum penting dalam mengapresiasi dan mendorong perkuatan kelembagaan BPIP serta memperkuat posisi Pancasila sebagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. (*)