"Kami akan sampaikan keluhan dari buruh ke pimpinan fraksi di tingkat DPR RI," ucapnya.
Senada disampaikan Anggota Komisi V DPRD Lampung Budi Yuhanda. Pihaknya akan menyampaikan keluhan para buruh kepada pimpinan di DPR RI.
"Keberadaan Tapera ini mengalami banyak penolakan karena tidak sesuai keinginan pekerja. Banyaknya potongan yang dinilai tidak rasional. Kita wakil rakyat dan berada di sini mewakili rakyat dan Serikat buruh adalah rakyat kami," ungkapnya.(*)