RADARLAMPUNG.CO.ID – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, angkat suara terkait kelangkaan solar subsidi yang kembali meresahkan masyarakat.
Keprihatinan itu mencuat setelah beredarnya video penggerebekan aksi pengecoran solar oleh warga Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur, Minggu malam 16 November 2025.
Dalam video tersebut, warga menangkap basah sebuah truk yang diduga tengah melakukan aktivitas ilegal pengisian solar menggunakan tangki besar yang disembunyikan di balik terpal. Truk itu terlihat terparkir di samping dispenser SPBU saat warga menggerebek lokasi yang ditengarai menjadi tempat penimbunan BBM bersubsidi.
Peristiwa ini menambah panjang keluhan publik terkait sulitnya mendapatkan solar dan BBM subsidi di sejumlah wilayah. Gubernur Mirza mengaku menerima banyak laporan dari warga yang kesulitan beraktivitas akibat kelangkaan ini.
BACA JUGA:Ditinggal Wafat Suami Saat Tengah Mengandung Anak Pertama, Warganet Full Support Si Ibu Muda
“Saya sedih sekali, karena banyak laporan dari masyarakat kepada saya tentang langkanya solar dan BBM. Mereka yang ingin pergi ke kebun atau bertani kesulitan mendapatkan bensin. Mau mengantar barang pun susah karena solar sulit didapat. Para nelayan yang hendak melaut juga mengalami kesulitan yang sama. Laporan-laporan seperti itu sangat banyak,” ujar Mirza di Hotel Horison, Selasa 18 November 2025.
Mirza juga menyoroti maraknya penyalahgunaan distribusi solar yang diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan. Ia menegaskan bahwa solar subsidi adalah hak masyarakat yang harus dijamin ketersediaannya.
“Saya juga melihat berita mengenai adanya penyalahgunaan distribusi solar. Saya berharap kepolisian dapat bertindak tegas dan mengusut tuntas masalah ini. Sudah berapa lama hal ini terjadi? Mengapa bisa terjadi? Solar subsidi adalah hak masyarakat, hak petani, dan hak nelayan. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan sehingga merugikan banyak orang,” tegasnya.
Mirza meminta aparat kepolisian bergerak cepat untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
“Kami mendorong kepolisian untuk segera mengambil tindakan. Kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Jika dibiarkan, hal ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tambahnya.
Selain mendorong penindakan, Pemprov Lampung juga sedang mengajukan kuota tambahan BBM subsidi untuk mengatasi dampak kelangkaan di lapangan.
“Saat ini kami juga sedang mengajukan permintaan kuota tambahan untuk BBM subsidi, karena kondisi seperti ini tentu tidak baik,” kata Mirza.
Pemerintah berharap langkah penegakan hukum dan penambahan kuota dapat segera menstabilkan pasokan solar sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas tanpa hambatan.(*)