BPJN Lampung, lanjut Ali, tetap berupaya mengoptimalkan capaian pekerjaan meski waktu pelaksanaan relatif singkat.
“Kita kejar semaksimal mungkin sesuai kemampuan kontraktor,” ujarnya.
Ali menegaskan seluruh pekerjaan yang menggunakan dana IJD tetap akan diselesaikan. Jika pelaksanaan melewati tahun anggaran, maka akan diberlakukan denda sesuai ketentuan yang berlaku.
“Denda itu sah dan sesuai prosedur. Sebelum kontrak ditandatangani, kami sudah berkoordinasi dengan penyedia jasa terkait kesanggupan menyelesaikan pekerjaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, alokasi IJD yang diterima Provinsi Lampung pada tahun 2025 termasuk salah satu yang terbesar secara nasional.
Hal tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, tim perencanaan BPJN, serta dukungan anggota DPR RI Komisi V asal Lampung.
“Ini bukan datang tiba-tiba. Ada peran pemda yang menyiapkan desain, tim perencanaan yang bekerja cepat, serta dukungan Komisi V DPR RI. Kita bersyukur ada wakil Lampung di Komisi V seperti Pak Mukhlis Basri, Pak Hanan A. Rozak, dan Pak Tamanuri,” pungkasnya.(*)