"Semakin lengkap dan akurat data yang kita miliki, maka semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun untuk melindungi masyarakat, dunia usaha, serta keberlanjutan pembangunan daerah," katanya.
Ia juga mengajak seluruh perusahaan untuk menyampaikan data penggunaan air secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk kontribusi dalam memperkuat ketahanan air dan ketahanan pangan di Lampung.
Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan komitmen Pemprov Lampung dalam menerapkan kebijakan berbasis data dan teknologi, termasuk setelah diluncurkannya Satelit Lampung 1 pada 5 Agustus 2026 yang diharapkan mendukung pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih akurat.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PSDA Lampung Hermawan mengatakan berdasarkan informasi BMKG, fenomena anomali iklim El Nino berpotensi menurunkan curah hujan di bawah normal sehingga musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih panjang dan kering.
BACA JUGA:Kemendikdasmen Bersama Assemblr EDU dan Samsung Luncurkan ImajiNation 2026
Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan risiko kekeringan lahan pertanian, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan berbagai sektor usaha.
Karena itu, kata Hermawan, pemerintah daerah membutuhkan data penggunaan air yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air agar mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan keberlanjutan lingkungan.
"Pendataan ini akan menjadi dasar perencanaan pengelolaan sumber daya air, pengembangan infrastruktur seperti embung dan jaringan air, serta penyusunan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor usaha dan pembangunan daerah," jelasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan air di Lampung terus meningkat seiring berkembangnya sektor pembangkit listrik, perkebunan, industri gula, industri tapioka, industri kelapa sawit, peternakan, pertambangan hingga sektor strategis lainnya.
Karena itu, pemerintah mengajak seluruh pelaku usaha dan instansi lintas sektor berpartisipasi aktif memberikan data riil agar kebijakan yang disusun benar-benar tepat sasaran.
"Mitigasi ini bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan bentuk adaptasi yang wajib dilakukan demi menjaga keberlangsungan sektor usaha dan bisnis dalam jangka panjang. Langkah yang disusun harus adil, tidak mengganggu iklim investasi, namun tetap mampu menjaga kelestarian sumber daya air," pungkasnya.