RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperketat perhatian terhadap tata niaga gabah di tengah kondisi pasokan yang disebut mulai mengalami undersupply atau kekurangan pasokan.
Hal itu mengemuka usai Rapat Pengendalian Distribusi Gabah dan Stabilitas Harga Komoditas Pangan Utama yang digelar di Ruang Sungkai Balai Keratun, Selasa 1 September 2026.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengatakan, rapat tersebut digelar untuk mendengar langsung aspirasi dari agen distribusi gabah sekaligus mencari formula agar rantai perdagangan gabah dari petani hingga konsumen berjalan seimbang.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban memastikan masyarakat tetap mudah memperoleh kebutuhan pangan, khususnya beras.
"Jadi tadi ini kita mendengar aspirasi dari agen distribusi gabah. Sebenarnya kita sudah punya regulasi, ada Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, Perda Nomor 7 Tahun 2017, dan ada Pergub terbaru," kata Mulyadi usai rapat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus hadir ketika terjadi persoalan yang berpotensi mengganggu ketersediaan maupun keterjangkauan pangan.
Lampung sebagai salah satu daerah penghasil beras, lanjut Mulyadi, harus mampu menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan akses masyarakat terhadap beras.
"Artinya, masyarakat harus mudah untuk mengakses kebutuhan dasar, yang di antaranya adalah pangan, yaitu beras. Ini harus dijaga," ujarnya.
BACA JUGA:Beasiswa Santri BAZNAS 2026 Dibuka, Pesantren Boleh Daftarkan Santri Kolektif
Salah satu yang menjadi perhatian adalah tata niaga gabah, mulai dari petani, pengepul, agen, Persatuan Penggilingan Padi (Perpadi), hingga offtaker atau pembeli/penjamin hasil produksi.
Mulyadi menyebut keseimbangan antarpelaku tersebut penting agar harga beras di Lampung tetap terkendali sekaligus tidak merugikan petani.
"Kita ingin meyakinkan bahwa Lampung sebagai penghasil pangan (beras), ketersediaannya harus sesuai dengan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan beras. Nah, tata niaga ini yang kita atur," jelasnya.
Distribusi Keluar Lampung Ikut Disorot
Dalam rapat tersebut, persoalan distribusi gabah ke luar daerah juga menjadi salah satu pembahasan.