Pemkot Bandar Lampung Bakal Ajukan Pinjaman Rp227 Miliar ke PT SMI

RADARLAMPUNG.CO.ID– Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung berencana melakukan peminjaman daerah senilai Rp227 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). 

Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung dengan agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, yang digelar pada Rabu, 5 November 2025.

Dalam rapat tersebut, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Badri Yusuf menyatakan bahwa pihaknya menerima kebijakan pengajuan pinjaman daerah oleh Pemkot Bandar Lampung, dengan beberapa catatan penting. 

"peminjaman tersebut hanya dapat dilakukan apabila disertai analisis manfaat ekonomi, kajian kemampuan membayar, serta mendapatkan persetujuan resmi sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025," katanya.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga meminta Pemkot Bandar Lampung untuk mencermati catatan Badan Anggaran (Banggar) dan Panitia Anggaran Pemerintah Daerah (PAPD) terkait konsistensi pendapatan dari investasi Lembaga Layanan Aset (LLA) tahun 2025, serta rincian proyek yang akan menerima pembiayaan dari pinjaman tersebut, terutama pada sektor perbaikan infrastruktur publik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Fraksi Gerindra menilai, kebijakan pinjaman daerah harus benar-benar diarahkan pada program yang memiliki manfaat ekonomi yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat, sehingga tidak menimbulkan beban keuangan baru bagi daerah di masa mendatang.

Selain menyoroti pinjaman daerah, Fraksi Gerindra juga menyampaikan sejumlah pandangan terhadap arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dalam Raperda APBD 2026. Salah satu poin penting adalah target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada tahun anggaran mendatang ditetapkan mencapai Rp2,9 triliun.

Fraksi menilai, target tersebut cukup ambisius dan perlu didukung dengan inovasi pengelolaan potensi pendapatan daerah agar realisasinya optimal. Upaya perluasan basis pajak dan retribusi daerah, pengembangan sektor ekonomi produktif, serta peningkatan efisiensi dalam penarikan PAD juga menjadi hal yang ditekankan oleh pihaknya.

Di sisi lain, fraksi ini juga menyoroti agar belanja daerah tidak hanya terfokus pada belanja rutin, tetapi juga diarahkan pada belanja produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru. Program pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah, hingga recofusing.

Sektor pendidikan dan kesehatan turut menjadi perhatian Fraksi Gerindra, mengingat kedua sektor tersebut mendapatkan alokasi anggaran terbesar dalam APBD 2026. Pihaknya menekankan agar pengelolaan anggaran pendidikan dan kesehatan dilakukan secara optimal, efisien, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra dan fraksi-fraksi lainnya, Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Dedi Amarullah, yang hadir mewakili Wali Kota Eva Dwiana, menyampaikan apresiasi atas berbagai saran dan masukan yang disampaikan dalam rapat tersebut.

“Intinya, pendapat-pendapat dari pandangan fraksi akan kami akomodasi. Semua masukan yang disampaikan tentu akan menjadi perhatian kami dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan daerah,” ujar Dedi Amarullah.

Ia menambahkan, Pemkot Bandar Lampung akan menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi yang diberikan, termasuk yang berkaitan dengan peminjaman daerah dan pengelolaan belanja pembangunan.

“Saran tadi akan kita ikuti. Untuk peningkatan PAD juga akan kita lebih intensifkan, penataannya akan kita buat lebih baik, dan tentu efisiensi juga," tandasnya.(*)

Sumber: