Kejari Lampung Barat Bongkar 121 Sertifikat di Lahan Konservasi Diduga Hasil Praktik Mafia Tanah

‎Radarlampung.co.id — Skandal tanah mencuat dari kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Lampung Barat. Tim pemberantasan mafia tanah dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat mengungkap temuan mencengangkan: sebanyak 121 sertifikat hak milik (SHM) berdiri di atas tanah negara.

‎Temuan ini langsung disampaikan Kasi Intelijen Kejari, Ferdy Andrian. Ia memastikan bahwa ratusan sertifikat itu berada di dalam kawasan yang seharusnya steril dari aktivitas kepemilikan pribadi

‎“Benar, kami mendapati 121 SHM yang terbit di dalam kawasan TNBBS. Proses penerbitannya diduga menyalahi hukum dan sudah berlangsung sejak lebih dari sepuluh tahun lalu,” tegas Ferdy, Senin (16/6/2025).

‎Tak main-main, kejaksaan kini membuka penyelidikan atas dugaan pelanggaran prosedur dalam penerbitan sertifikat. Ferdy mengisyaratkan adanya praktik mafia tanah yang turut bermain.

‎“Indikasi ke arah sana (mafia tanah) cukup kuat. Kami sedang menyusun agenda pemeriksaan untuk memanggil pihak-pihak terkait,” ujarnya.

‎Meski proses hukum ditegakkan, Kejari menegaskan pendekatan tidak hanya bersifat represif. Koordinasi dengan tim penertiban kawasan hutan terus dilakukan, dengan fokus pada perlindungan hak negara dan hak masyarakat.

‎“Kami pastikan warga tidak dirugikan. Jika ada masyarakat yang menjadi korban mafia tanah, akan kami bantu mencari jalan keluar terbaik,” imbuh Ferdy.

‎Masyarakat juga diminta aktif mengecek status tanahnya melalui kantor ATR/BPN Lampung Barat. Langkah ini penting untuk memastikan apakah lahan yang dikuasai berada di dalam atau di luar kawasan hutan. (*)

Sumber: