Mitigasi Pemangkasan TKD dari Pemerintah Pusat, Pemprov Lampung Siap Sesuaikan Anggaran 2026

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi Lampung siap menyesuaikan rencana belanja daerah tahun anggaran 2026 sebagai mitigasi pemangkasan TKD dari Pemerintah Pusat.

Menyusul adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) 2026 dari Pemerintah Pusat, pemotongan dana terbesar dialami pada pos dana alokasi umum (DAU) dengan nilai mencapai Rp580 miliar.

Dalam hal ini, Pemprov Lampung menyatakan kesiapan untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana belanja daerah tahun anggaran 2026 mendatang.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengungkapkan bahwa pemprov akan menjalankan seluruh arahan dari kementerian keuangan terkait kebijakan tersebut.

BACA JUGA:TKD dari Pusat Menyusut, Pemprov Lampung Ubah Aset Jadi 'Mesin Uang' Daerah

Sekdaprov Lampung itu menyebut anggaran akan disusun kembali secara lebih hemat dan efisien / sesuai dengan kemampuan yang ada.

Saat ini, pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) 2026 / masih berada dalam tahap evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Oleh karena itu, Pemprov Lampung bersama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) setempat akan mencari formulasi yang tepat agar pemangkasan dana transfer tidak menghambat pelaksanaan program prioritas daerah.

Marindo menambahkan dengan adanya pengurangan TKD, pemprov akan melakukan musyawarah dengan badan anggaran dan pimpinan DPRD untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran APBD.

BACA JUGA:Mitigasi Pengurangan TKD, Pemkot Metro Siapkan Langkah Strategis

Ia berharap dapat ditemukan formulasi yang tepat dalam menyesuaikan anggaran berdasarkan dana transfer yang dikurangi.

Untuk menjaga efektivitas anggaran, langkah efisiensi akan difokuskan pada pos-pos pengeluaran yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik misalnya pengurangan biaya makan-minum, perjalanan dinas, dan rapat di luar kantor.

Pihaknya juga akan memaksimalkan penggunaan aset yang ada, kegiatan rapat dengan kabupaten/kota atau pusat akan lebih banyak dilakukan secara virtual melalui zoom sehingga lebih efisien.

Meski melakukan efisiensi, Pemprov Lampung tetap akan memastikan bahwa gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak akan terkena dampak dari pemotongan anggaran ini, menurutnya kesejahteraan pegawai tetap menjadi prioritas.

Sumber: