Ini Tanggapan DPRD Pesawaran terkait Penghapusan Tenaga Kontrak

PESAWARAN, RADARLAMPUNG.CO.ID - Rencana penghapusan tenaga kontrak oleh Kemenpan RB, turut disoroti oleh anggota DPRD PESAWARAN, salah satunya NS FX Bambang DSLP, meminta agar pemerintah daerah benar benar memetakan kebutuhan PPPK dan CPNS serta menghitung kebutuhan anggaran untuk gaji PPPK dan CPNS tersebut.

"Pemerintah daerah hendaknya memprioritaskan tenaga kontrak. Kalau memang nantinya dihapuskan, artinya hanya bisa direkrut melalui PPPK dan CPNS. Namun juga menjadi beban kita juga untuk membayar gaji mereka. Sehingga harus benar benar dihitung berapa kebutuhan. Karena kita lihat sudah cukup banyak tenaga kontrak, harus disesuaikan kebutuhannya,"ungkap Bambang

Bahkan lanjut Politisi PDI P Pesawaran ini, di lapangan tenaga kontrak justru lebih banyak kerja di lapangan dibanding ASN. Sehingga tidak hanya honorer saja, tetapi ASN juga ditertibkan.

BACA JUGA:Soal Penghapusan Honorer, BKPSDM Pesawaran Koordinasi Dengan Pusat

Namun langkah pemerintah daerah menempatkan tenaga kontrak sudah sesuai basic pendidikannya, merupakan langkah yang sudah tepat

"Kita berharap, ada proporsional anggaran dan efisiensi anggaran. Saya yakin, kedepan kita bisa anggarkan untuk gaji PPPK sebagai pengganti honorer nantinya. Pusat juga harus ada pertimbangan, jangan semua dibebankan ke pemerintah daerah," ucapnya.

Senada juga dikatakan Ketua Komisi I DRPD Pesawaran Bidang Pemerintahan Subhan Wijaya, bahwa penempatan tenaga kontrak sesuai dengan background pendidikan mereka sejak tahun lalu oleh BKPSDM sudah tepat.

BACA JUGA:Mulai Tahun Ini, NJOP Pesawaran Naik

Hanya saja yang menjadi persoalannya, mampu tidak pemerintah daerah membayar gaji kalau tenaga kontrak diangkat melalui seleksi PPPK dan CPNS

"Kita akan pelajari surat Kemenpan RB terkait pemutusan tenaga kontrak. Kita juga harus memikirkan nasib mereka, karena tidak sedikit yang menggantungkan hidup mereka menjadi tenaga kontrak. Namun, tentunya kita selaku komisi I sebagai mitra kerja BKPSDM akan bahas lebih lanjut dengan OPD terkait untuk mencari solusi yang bijak atas rencana penghapusan tenaga kontrak ini, termasuk kebutuhan anggarannya,"pungkasnya. (ozi/ang)

Sumber: