Kabupaten Pringsewu Dukung Implementasi Kurikulum Merdeka

PRINGSEWU, RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen mendukung program Guru Penggerak, Sekolah Penggerak maupun implementasi Kurikulum Merdeka. 

Hal itu disampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pringsewu saat audiensi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru Penggerak (BGP) Lampung terkait implementasi Kurikulum Merdeka di Disdikbud setempat, Rabu 27 Juli 2022.

Sebelumnya audiensi diagendakan bersama dengan Plt. Bupati Pringsewu Adi Erlansyah.

Namun karena ada kunjungan kerja Gubernur Lampung ke Pringsewu, maka diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Budi Heryanto, S.E., M.M.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pringsewu Budi Heryanto, Kepala BPMP Provinsi Lampung Drs. Djohan Achmadi, M.Ed;  Kepala BGP Lampung Dra. Suriatanti Supriyadi, M.Si.;  Koordinator Pengawas Dikdas, Pengawas Pembina dan unsur Pendamping dari BPMP dan BGP Provinsi Lampung.

Kepala BPMP Lampung Drs. Djohan Achmadi, M.Ed., menyampaikan ucapan terima kasih atas pelaksanaan audiensi dukungan implementasi Kurikulum Merdeka dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang berjalan secara lancar. 

FOTO DOKUMEN BPMP LAMPUNG --

"Audiensi ini dilakukan untuk memperkuat sinergi dan dukungan pemerintah daerah kepada sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri," kata Drs. Djohan, Jumat 29 Juli  2022.

Setelah audiensi, Kadisdikbud Pringsewu bersama tim dari BPMP dan BGP mengunjungi sekolah pelaksana Kurikulum Merdeka jalur mandiri di SMPN 2 Pringsewu dan SD Muhammadiyah Pringsewu.

Kunjungan ke sekolah pelaksana Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri bertujuan mengajak guru dan kepala sekolah untuk memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar dan Komunitas Belajar, melihat kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri.

"Selain itu kami juga memotret praktik baik atau tantangan penerapan praktik baik pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka,” ujarnya.

”Dilanjutkan diskusi bersama dengan kepala sekolah, guru, dan komunitas belajar terkait kendala. Bagaimana menentukan jam mengajar guru yang diambil dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pemanfaatan akun belajar.id," pungkas Djohan. (*)

 

Sumber: