Petambak Dipasena Diserang Wabah AHPND, Pemkab Tulang Bawang Koordinasi dengan BBPBL Lampung

Petambak Dipasena Diserang Wabah AHPND, Pemkab Tulang Bawang Koordinasi dengan BBPBL Lampung

Petambak Dipasena menunjukan udang mati perlahan sebelum panen akibat penyakit AHPND. Foto Dok. P3UW Lampung--

BACA JUGA:AHPND Picu Jeritan Petambak Dipasena yang Rugi Miliaran Rupiah

Munculnya penyakit tersebut menyebabkan petambak gagal panen dan menderita kerugian yang sangat besar. 

Produksi udang di Bumi Dipasena pun merosot tajam. Dari rata-rata 60 ton per hari di tahun 2021, kini hanya menjadi 20 ton per hari.

"Persentase petambak yang mampu panen sampe finis hanya sekitar 35 persen dari seluruh wilayah di Dipasena. Dengan survival rate (kelangsungan hidup) di bawah 50 persen," kata Pengurus Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah (P3UW) Lampung Bidang Infrastruktur Budidaya Sutikno Widodo, Selasa 2 Agustus 2022.

Menurutnya, kondisi ini sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat di Bumi Dipasena.

BACA JUGA:Ternak Terjangkit PMK Tembus 443 Ekor, Pemkab Tulang Bawang Segera Vaksinasi Kedua

Sebab hampir seluruh warga di Bumi Dipasena menggantungkan hidup dari usaha budidaya udang.

Saat ini daya beli masyarakat menjadi lemah. Kemampuan permodalan untuk budidaya juga sebagian besar tergerus habis.

Hal ini menyebabkan banyak petak-petak tambak kosong tidak berbudidaya karena tidak ada modal dan tidak adanya pemodal yang mau berinvestasi dengan sistem kemitraan seperti yang berjalan selama ini.

Kelompok-kelompok usaha bentukan petembak yang menerapkan sistem penyisihan keuntungan untuk cadangan risiko usaha pun kini mengalami minus, bahkan tergerus habis.

BACA JUGA:Pelayanan Publik Membaik, Pemkab Tulang Bawang Tetap Minta Pendampingan Ombudsman

P3UW Lampung mengungkapkan jika kondisi saat ini adalah yang terparah dalam kurun waktu 15 tahun terakhir.

Seluruh sendi perekonomian di kawasan Bumi Dipasena menjadi lemah. Banyak petambak yang mengalami kesusahan.

Mulai dari tidak bisa membayar cicilan kredit kendaraan bermotor, angsuran pinjaman kredit usaha rakyat dari perbankan, dan bahkan tidak sedikit petambak yang menunggak pembayaran biaya sekolah anak-anaknya.

Saat ini para petambak sangat berharap pemerintah hadir dan dapat memberikan solusi. Baik dari pemerintah daerah hingga pusat. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: