Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Gerak Cepat Bangun Kolaborasi Pengendalian Inflasi dan Dampaknya

- Pemantauan Harga Harian, pelaksanaan operasi pasar, pasar murah bersubsidi.

- Seluruh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat diminta untuk melakukan Gerakan Hemat Energi.

BACA JUGA:Elizabeth Truss Terpilih Sebagai PM Inggris, Simak Ulasannya

- Pencadangan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD untuk mendukung pengendalian inflasi.

- Optimalisasi BUMDes dalam menyalurkan dana bergulir masyarakat (DBM)

Pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk mendata masyarakat miskin secara akurat agar program bantuan dapat tepat sasaran, dan menyalurkannya tepat waktu.

3. Kelancaran Distribusi

- Kelancaran distribusi harus dikendalikan, jangan ada kemacetan sistem logistik.

Memanfaatkan bansos, anggaran desa, misalnya untuk subsidi transportasi komoditas dari wilayah produsen ke konsumen.

BACA JUGA:Kuota Penerima BSU BBM Lampung 241.706 orang, Kadisnaker Pastikan Pembagian Per Daerah Merata

- Dukungan TNI dan POLRI untuk distribusi bahan pangan pokok dan bahan bakar ke daerah yang sulit dijangkau, serta pengamanannya.

- Meminta kepada Kepolisian Daerah melakukan upaya pengawasan dan penertiban di lapangan untuk menjamin tidak terjadi praktik-praktik yang memperburuk keadaan seperti penimbunan bahan pokok dan bahan bakar, atau bahan bakar yang digunakan tidak sesuai target sasaran (misalnya solar bersubsidi digunakan untuk kegiatan komersial).

4. Komunikasi yang Efektif

- Mengoptimalkan peran TPID baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Melakukan rapat koordinasi dengan semua pemangku kepentingan termasuk aparat penegak hukum, menyusun peta baik produksi, kebutuhan, distribusi, perkembangan harga, maupun peta masalah lainnya sebagai upaya melakukan pengendalian inflasi.

- Membuat posko pengendalian inflasi daerah. Untuk itu segera disusun Tim Terpadu (model pengendalian seperti COVID-19).

Sumber: