Lampung Jadi Fokus KPK Dalam Penerapan Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi

Lampung Jadi Fokus KPK Dalam Penerapan Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi

Pendampingan penyusunan modul ajar integritas berbasis projek oleh KPK di Hotel Novotel, Kamis 7 September 2022. FOTO MELIDA ROHLITA/RADARLAMPUNG.CO.ID --

BANDAR LAMPUNG, RADARLAMPUNG.CO.ID - Lampung satu-satunya provinsi yang menjadi fokus KPK dalam penerapan Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi. Dengan masa piloting selama tiga tahun.

"Daerah lain ada, tetapi tidak seintensif Lampung,” kata Deputi Pencegahan Direktorat Pendidikan dan Layanan Masyarakat KPK Masagung Dewanto saat pendampingan penyusunan modul ajar integritas berbasis projek di Hotel Novotel, Kamis 7 September 2022.

”Kebetulan kami mendapatkan masukan dari pakar di internal KPK. Supaya kami bisa melihat upaya piloting selama ini tepat atau tidak. Jadi harus diukur dan diuji hasil dilapangan efektif atau tidak. Ada perubahan perilaku pada anaknya atau tidak,” imbuh Masagung. 

Pertimbangan lain, keterbatasan personel, anggaran dan lainya. 

BACA JUGA: Ditinggal Foto Keluarga, Rumah Dibobol Maling, Uang Puluhan Juta Hilang

Akhirnya ditetapkan satu fokus, yaitu Lampung yang mendukung pengimplementasian Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi. 

Masagung mengungkapkan, ada tiga daerah di Lampung yang menjadi piloting penerapan Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi. 

Yaitu Bandar Lampung, Lampung Tengah dan Lampung Selatan dengan sembilan sekolah. Mulai dari TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK.

”Jadi, ada perwakilan dari sekolah maupun dari madrasah. Di awal, kita sudah melakukan FGD dan wawancara mendalam kepada guru, kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk melihat baseline dari implementasi pendidikan anti korupsi di sini seperti apa,” urainya. 

BACA JUGA: Hilang 13 Hari, Nenek di Lampung Barat Ditemukan Tewas

Kegiatan dilanjutkan pembekalan guru-guru dari sembilan sekolah dengan mengikutsertakan guru penggerak agar bisa menyebarkan kepada sekolah lain.

Dilanjutkan, pengembangan Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi ini tidak berbeda dengan pendidikan karakter. 

Dalam prosesnya, para guru tersebut diberikan penguatan kapasitas hingga pembuatan modul untuk diterapkan.

"Setelah pelatihan, mereka harus membuat draft dan diberikan kepada kita. Lalu diberikan pendampingan terus supaya lebih baik. Modul ajar integritas bisa diterapkan, tergantung situasional di sekolah. Bisa di kelas, ekstakurikuler atau diselaraskan dengan profil pelajar Pancasila," papar Masagung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: