Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes Adukan Ini ke DPRD Tanggamus

Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes Adukan Ini ke DPRD Tanggamus

Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) menyerahkan pernyataan sikap mengenai pengangkatan PPPK nakes kepada Ketua Komisi IV DPRD Johny Wahyudi. FOTO RIO ALDIPO/RADARLAMPUNG.CO.ID --

TANGGAMUS, RADARLAMPUNG.CO.ID - Tenaga kesehatan (nakes) honorer dan non nakes yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes Tanggamus mendatangi gedung DPRD setempat, Rabu 21 September 2022.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat, khususnya Komisi IV DPRD Tanggamus.

Rombongan honorer nakes dan non nakes diterima Ketua Komisi IV Johny Wahyudi dan anggota Joni Ansonet serta Piter Anderson.

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanggamus Bambang Probo Sampurno, Kepala Bidang Formasi dan Mutasi Prayitno dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan (Diskes) Tanggamus Nasrullah.

BACA JUGA: Sekkab Tanggamus Hadiri Penyerahan CSR PT Pertamina Trans Kontinental

Ketua FKHN Nurul Azmi mengatakan, pihaknya mempertanyakan nasib mereka terkait rencana penghapusan honorer. 

Di mana, tahun 2023 pemerintah sudah memutuskan bahwa pegawai pemerintah hanya pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Yang ingin kami sampaikan kepada Komisi IV DPRD ini mengenai nasib honorer nakes dan non nakes,” kata Nurul Azmi. 

Menurut Nurul Azmi, informasinya tahun ini Pemkab Tanggamus hanya merekrut PPPK sebanyak 47 orang. Sementara jumlah seluruh honorer nakes dan non nakes bidang kesehatan mencapai 732 orang. 

BACA JUGA: Viral Jenazah Tak Ada yang Mengubur, Tetangganya ke Mana?

Jumlah ini sangat jauh dibanding perekrutan PPPK dari formasi pendidikan. Di mana, jumlahnya sudah ratusan dan sudah dua kali dibuka perekrutan. Sedangkan kesehatan baru satu kali ini.

"Jadi, tolonglah kepada bapak dewan. Perjuangkan nasib kami," tegas Nurul Azmi.

Senada diungkapkan Harmoko, salah seorang anggota FKHN. Ia menyatakan ada kesenjangan antara tenaga pendidikan dengan kesehatan. 

Menurut Harmoko, selama dua tahun disaat pandemi Covid-19, beban kerja nakes dan non nakes yang bekerja di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang jauh lebih berat serta berisiko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: