Dalam Rapat Kerja, Komisi II DPRD Bandar Lampung Kritik Habis Kinerja Direksi Perumda Way Rilau

BANDAR LAMPUNG, RADARLAMPUNG.CO.ID – Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung melakukan rapat kerja dengan jajaran direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Way Rilau, Kamis 29 September 2022.

Rapat dilakukan dalam rangka mengevaluasi kinerja tahunan laporan keuangan Perumda Way Rilau.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD Bandar Lampung mengkritisi kinerja Perumda Way Rilau. Kritik terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tak kunjung selesai.

Anggota Komisi II Handrie Kurniawan dalam rilisnya kepada radarlampung.co.id mengatakan bahwa  Proyek Strategis Nasional (PSN) SPAM di Bandar Lampung menemui sejumlah permasalahan.

BACA JUGA:Jadi Anak Angkat Gubernur Lampung dan Kini Korban KDRT, Riana Sari: Doakan yang Terbaik untuk Dede Lesty Ya...

Permasalaha mulai dari minimnya realisasi Sambungan Rumah (SR) hingga masalah defisit yang dialami Perumda Way Rilau.

Saat ini, utang Perumda Way Rilau akibat Perjanjian Kerja Sama (PKS) proyek pemerintah pusat SPAM semakin membesar.

Hal ini disebabkan pembangunan infrastruktur distribusi air ke konsumen yang tak tidak kunjung selesai. Sedangkan distribusi air dari hulu tetap harus dibayar.

Handrie mengatakan, pada akhir 2023, utang bisa menembus Rp 150 miliar. Oleh karenanya, direksi harus segera ambil langkah taktis untuk mengantisipasi.

BACA JUGA:Raperda Perubahan APBD Lampung Barat 2022 Disahkan, Dewan Beri Sejumlah Catatan

Kuasa Pemilik Modal, dalam hal ini wali kota, hendaknya menuntaskan komitmen pembangunan infrastruktur hilir Rp 150 miliar yang baru terealisasi Rp 40 miliar.

"Pemerintah pusat juga hendaknya dapat didesak untuk memberikan bantuan melalui Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dalam pembangunan infrastruktur hilir proyek nasional ini,” kata Handrie.

Handrie juga menekankan agar direksi Perumdam Way Rilau memperbaiki kinerja dengan pelayanan lebih baik. Dan efisiensi ditengah beban keuangan yang ditanggung akibat manajemen buruk di kepemimpinan sebelumnya.

Kemudian, PKS yang menyebabkan utang tinggi.

Sumber: