Terungkap, Ini yang Bakal Dilakukan Dinas PU Bandar Lampung Terhadap Anggaran Penanganan Inflasi Rp 2 Miliar

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung telah menempatkan anggaran penanganan inflasi pasca kenaikan BBM sebesar Rp 2 miliar di Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat.

Anggaran tersebut untuk penciptaan lapangan kerja berbasis masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Ada dua kecamatan yang menjadi sasaran penciptaan lapangan kerja berbasis masyarakat, yaitu Tanjungkarang Barat (TkB) dan Telukbetung Timur (TbT).

Kepala Dinas PU Bandar Lampung Iwan Gunawan mengatakan, anggaran penanganan inflasi Rp 2 miliar pada Dinas PU digunakan untuk kegiatan pembangunan berbasis masyarakat.

BACA JUGA:Pererat Silaturahmi, APPI Lampung Gelar Turnamen Billiard

Di mana, masyarakat memiliki kelompok atau BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) untuk mengerjaan pembangunan berbasis masyarakat.

Untuk di Kecamatan TkB, pembangunan berbasis masyarakat akan membangun jaringan air bersih di Kelurahan Sukajawa Baru.

Jaringan air bersih dibangun di beberapa lokasi yang tidak terjangkau oleh jaringan air bersih milik Perumda Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.

Masyarakat akan membangun ratusan sambungan rumah (SR) air bersih yang akan disambungkan dengan jaringan milik Perumda Air Minum Way Rilau.

BACA JUGA:Soal Dugaan Kekerasan Terhadap Siswa, Ini Kata Kepala SMA Global Madani

"Nanti SR tersebut akan disalurkan ke masyarakat. SR tersebut akan dipasang meteran, sehingga Perumda Air Minum Way Rilau bisa tarik biaya," ujar Iwan Gunawan saat ditemui di lapangan Saburai, Rabu 19 Oktober 2022.

Kemudian di Kecamatan TbT, lanjut Iwan, pembangunan berbasis masyarakat akan membangun ipal komunal di Kelurahan Kota Karang dan Kota Karang Raya.

Iwan Gunawan mengungkapkan, pada proses pembangunan berbasis masyarakat ini, masyarakat yang merencanakan pembangunan, masyarakat mengerjakan, masyarakat yang mengawasi.

Setelah selesai, hasil pembangunan akan diserahkan kepada masyarakat untuk dirawat.

Sumber: