Enggan Tarik Ucapan Meski Kena Sanksi, Ganjar Pranowo Tegaskan Tetap Siap Nyapres

Enggan Tarik Ucapan Meski Kena Sanksi, Ganjar Pranowo Tegaskan Tetap Siap Nyapres

Ilustrasi: Presiden Jokowi, Megawati dan Ganjar Pranowo.-Setpres/PDIP/Syaiful Amri/Disway.id-Disway.id--

JAKARTA, RADARLAMPUNG.CO.ID - Meskipun terkena sanksi dari PDI-P karena ucapannya ingin berkonstalasi dalam pemilihan Calon Presiden (Capres), Ganjar Pranowo tetap kekeh ingin nyapres.

Sanksi yang diberikan PDI-P tersebut, Ganjar tetap menerimanya sebagai bentuk disiplin sebagai seorang kader.

"Sebagai kader saya terima mendapatkan peringatan. Ini bagian dari disiplin yang tadi disampaikan juga oleh Pak Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto)," ungkap Ganjar, Senin 24 Oktober 2024.

"Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan ketum," tambahnya.

BACA JUGA:Meski Tak Melanggar AD ART Partai, Ganjar Pranowo Kena Sanksi dari PDIP karena Pernyataan Siap Nyapres

Secara pribadi, Ganjar mengakui pernyatannya menimbulkan diskursus publik.

Namun, dirinya lantas menyatakan, akan tetap mengikuti aturan ataupun semua keputusan partai, termasuk soal pencapresan yang sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Walaupun begitu, Ganjar tidak menarik pernyataannya soal siap maju capres.

Bahkan, dirinya kembali menegaskan bahwa semua kader harus siap apabila mendapatkan tugas dari partai, baik eksekutif maupun legislatif.

BACA JUGA:Penjaringan Bacaleg Demokrat Bisa Online, Simak Kriteria Calon Wakil Rakyat dari Partai Ini

BACA JUGA:Banjir Lagi, Puluhan Hektare Sawah di Lampung Barat Terendam

"Semua kader mesti siap. Tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres dan semua kader harus ikut," tegasnya.

Ganjar menambahkan, dirinya akan mengikuti instruksi partai untuk fokus mengurus daerah yang dipegangnya saat ini, yakni Jawa Tengah.

"Saya siap membantu pemerintah nasional dalam mengendalikan inflasi. Apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan," pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: