Luar Biasa, Capaian Belanja APBD Pemprov Lampung Tahun 2022 Masuk Tiga Besar Nasional

RADARLAMPUNG.CO.ID-Pemprov Lampung berhasil masuk ke tiga besar raihan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 terbesar secara nasional usai capaian belanja daerah mencapai 95,01 persen.

Hal ini diketahui usai gelaran rapat Penjelasan Pencabutan PPKM yang disampaikan Wamen Dalam Negeri, John Wempi Wetipo secara dalam jaringan pada Senin, 2 Januari 2022.

Provinsi Lampung berada dibawah Provinsi Kepulauan Riau yang belanja daerahnya mencapai 96,54 persen, sementara capaian pendapatan 107 persen.

Kemudian Jawa Barat yang realisasi belanja mencapai 96,14 persen dari capaian pendapatan 101,58 persen. Lampung berada diposisi ketiga dengan realisasi belanja 95,01 persen dan realisasi pendapatan 98,43 persen.

BACA JUGA:Waduh, Oknum Jaksa Digerebek dengan Oknum Pengacara di Hotel

Di mana, realisasi APBD 2022 per 30 Desember anggaran pendapatan Pemprov Lampung dari target Rp6,91 triliun mencapai realisasi Rp6,80 triliun atau 98,43 persen. Dan anggaran belanja dari target Rp7,10 triliun telah terealisasi Rp6,75 triliun atau 95,01 persen.

Terkait hal ini Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan Pemprov Lampung tentunya telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

"Pemerintah punya program, pemerintah juga harus melaksanakan program sesuai tata kelola keuangan yang sudah ada," kata Arinal.

Sebaiknya memang baik APBN, APBD atau dalam bentuk investasi harus dikelola pemerintah dengan baik. Khususnya Pemprov Lampung harus memahami dan menguasai bidang tugas itu. 

BACA JUGA:Super Promo dari Superindo Berlaku Hingga 5 Januari 2023, Diskon Hingga 50 Persen

Apalagi dalam tata kelola, Arinal memastikan Pemprov Lampung telah sesuai keinginan masyarakat bukan hanya keinginan Gubernur nya saja.

"Jangan sampai kebutuhan yang sangat mendesak tapi perencanaan tifak sesuai dengan kebutuhan. Itulah yang membuat Lampung banyak prestasi karena tata kelola perencanaan dan pelaksanaan keuangan sesuai sasaran tepat dengan kebutuhan, bukan keinginan gubernur tapi keinginan rakyat," tandasnya. (*)

Sumber: