Belum Semua Masyarakat Menerima Manfaat UHC, Komisi IV DPRD Lampung Timur Rekomendasikan Ini

LAMPUNG TIMUR, RADARLAMPUNG.CO.ID - Komisi IV DPRD Lampung Timur menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Senin 20 Februari 2023. 

Ketua Komisi IV Supriyono mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan monitoring ke sejumlah Puskesmas. 

Hasilnya, secara umum, untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dalam katagori baik. Namun, diketahui masih banyak masyarakat Lampung Timur yang belum menerima manfaat cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC). 

Karena itu, dalam rapat dengar pendapatan tersebut, antara lain guna membahas capaian UHC di Kabupaten Lampung Timur. 

BACA JUGA: Jabatan Kajari Berganti, Diana Pamit Dari Bumi Andan Jejama

BACA JUGA: Kabar Dosen Digerebek Karena Diduga Terlibat Asusila, Ini Tanggapan Itera

“UHC menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif,” tegas Supriyono.

Pertemuan tersebut juga dihadiri anggota Komisi IV Made Tangkas Budawan, Siti Bariyah, Purwianto, Isron Hendri, Faisal Riza dan Antonius Gatot.

Supriyono menguraikan, berdasar data cakupan kepesertaaan Jaminan Kesehatan Nasional  Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) per 1 Februari 2023. masyarakat Lampung Timur yang menerima manfaat UHC baru 770.065 atau 69,79 persen dari 1.103.348 total penduduk.  

Dari 770,065 masyarakat yang telah mendapatkan manfaat UHC, sebanyak 39.404 merupakan penerima bantuan iuran (PBI) yang bersumber dari APBD. 

BACA JUGA: Cek Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Lebaran di Lampung

BACA JUGA: Terbaru! Pengisian PDSS Jalur SNBP Diperpanjang Sampai 22 Februari 2023

, 26.819 PBI Jamkes provinsi, 512.401 PBI yang bersumber dari APBN dan 8.243 bersumber dari PBI swasta.  Sementara lainnya merupakan non PBI atau mandiri.  

Dengan kata lain, masih banyak warga Lamtim yang belum mendapatkan manfaat UCH. Baik itu manfaat UHC PBI bersumber APBN, APBD, APBD Provinsi  maupun secara mandiri.

Sumber: