Ketua MUI Sumatera Barat Tanggapi Polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun: Tinggal Eksekusi

BACA JUGA: Tips Agar Kucing Semakin Sehat, Ternyata Perlu Lakukan Cara Ini

 Untuk itu lanjutnya, ummat seharusnya tidak lagi bertanya atau mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) melainkan kepada pemerintah.

“Kewenangan ada pada penguasa karena itu umat mestinya menghadap lagi kepada penguasa,” katanya.

Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Dr Gusrizal Gazahar menerangkan bahwa hasil penelitian dari MUI terhadap Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun pada intinya yakni bermasalah.

“Yang jelas bahwa yang ditemukan oleh tim majelis ulama tentang zaytun itu, itu adalah pesantren yang memang di dalamnya bermasalah,” ungkapnya.

BACA JUGA:Bank Mandiri Terus Dorong Peningkatan Kepemilikan Kendaraan Listrik

Sehingga jika masyarakat ingin mendesak agar Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun segera ditindak lanjuti maka yang tepat adalah mendatangi pemerintah.

“Yang punya kewenangan pesantrennya kan siapa, yang mengizinkan siapa, yang memberikan izin untuk melakukan kegiatan siapa,” tegasnya.

Sementara ulama menurutnya telah memberikan rekomendasi berdasar hasil penelitian yang dilakukan tersebut.

Namun, proses selanjutnya yang harus melakukan tindak lanjut atau mengeksekusinya adalah pihak-pihak yang berwenang.

BACA JUGA:Gaji Habis untuk Bayar Utang Jadi Alasan Mantan Pegawai Kejari Bandar Lampung Nekat Gelembungkan Tukin

Buya Dr Gusrizal Gazahar sendiri mengatakan bahwa dirinya telah lama menginformasikan bahwa Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun.

“Kalau saya sudah semenjak dulu saya katakan pesantren ini penganut paham yang menyesatkan,” terangnya.

Sehingga jika menggunakan standar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menentukan kesesatan, maka Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun sudah bisa dikatakan sesat.

Tanggapan dari Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Dr Gusrizal Gazahar tersebut sebagaimana yang diungkapkannya dalam sebuah tayangan video.

Sumber: