Pesan Gubernur Lampung Arinal Kepada KP3: Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Wajib Diawasi!

BACA JUGA:Cukup Verifikasi! Klaim Saldo DANA Gratis Rp 300 Ribu Cair Mudah Ke Dompet Digital Hari Ini

"Pada tahun ini pupuk subsidi jenis urea terpenuhi hampir 80-100%, sedangkan untuk pupuk NPK baru terpenuhi sekitar 40% dari kebutuhan pupuk yang diusulkan. Untuk itu petani dapat menggunakan pupuk organik dan pupuk nonsubsidi," ungkapnya.

"Melalui Program Unggulan Provinsi Lampung Kartu Petani Berjaya atau KPB telah disediakan layanan penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi e-KPB, sehingga petani dapat melakukan penebusan dan transaksi melalui aplikasi tersebut," sambungnya. 

Selain itu, layanan lain yang dapat diterima petani anggota Program KPB adalah kemudahan akses permodalan, fasilitas asuransi bebas premi baik AUTP, AUTS/K, Asuransi Ketenagakerjaan bagi petani lansia, pekebun dan petani hutan dan_lainnya.

"Dengan demikian, diharapkan petani di Kabupaten Pesawaran ini dapat memanfaatkan layanan Program Unggulan Provinsi Lampung sebanyak-banyaknya guna meningkatkan kesejahteraan petani," pungkasnya.

BACA JUGA:Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Pinggir Pantai, Kondisinya Mengenaskan

Sementara Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menambahkan, melalui rapat koordinasi tersebut bertujuan memantau pelaksanaan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Pesawaran.

Serta melakukan pembinaan kepada seluruh kepala UPTD/BPP baik di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran.

Juga seluruh distributor pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Pesawaran yang merupakan salah satu ujung tombak penyaluran pupuk bersubsisidi untuk para petani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

"Kami berterima kasih Pesawaran menjadi lokus kegiatan ini dan dari sisi geografis dan pendistribusian pupuk menjadi tempat apakah stokis maupun transit," ungkapnya.

BACA JUGA:Empat Tersangka Rampok Tumbang di Tangan TEKAB 308 Polres Lampura

Kedua, lanjut dia, Pesawaran sebagai daerah penyangga, dan salah satu kabupaten dengan konsumen yang cukup banyak.

"Kami membutuhkan penguatan koordinasi dengan semua stakeholder yang ada. Jangan sampai nanti pendistribusian pupuk bermasalah. Barangnya gak sampai, dan lain sebagainya," ungkapnya.

"Dengan adanya komisi pengawas pupuk dapat mempersempit permasalahan di lapangan," harapnya. 

Disamping itu, terkait dengan pengawasan atas penyimpangan yang terjadi pada peredaran pupuk bersubsidi, menurutnya dapat diatasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sumber: