Forum Konsultasi Publik Jadi Jembatan Sinergi Antar Stakeholder Untuk Pembangunan Provinsi Lampung

BACA JUGA:PMB 2024, Unila Terima 9.815 Mahasiswa Baru

"Tren positif terus berlanjut, Capaian kinerja ekonomi Lampung pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen (c-to-c). Kontribusi PDRB Lampung menempati urutan ke-4 terbesar Se-Sumatera yaitu sebesar 9,93 persen," jelasnya.

Selain itu, salah satu indikator kesejahteraan petani yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami tren sangat baik. Capaian tahun 2023 sebesar 109,25 naik dibanding 2022 yang sebesar 104,30.

Kemudian, dari sisi pembangunan manusia, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung juga mengalami peningkatan dan masuk dalam kategori Tinggi.

Di mana pada tahun 2023 mencapai 72,48, meningkat 0,69 poin dibandingkan tahun sebelumnya (71,79). Selama 2020-2023, IPM Lampung rata-rata meningkat sebesar 0,67 persen per tahun.

BACA JUGA:Coba Amalkan! Doa Anti Galau Agar Dibebaskan Dari Hutang yang Menumpuk

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung Tahun 2023 (Agustus) mencapai angka 4,23 persen lebih baik dari Nasional sebesar 5,32 persen. 

TPT di Provinsi Lampung sebesar 4,23 persen menempati posisi terendah ketiga di Sumatera setelah Bengkulu dan Sumatera Selatan.

Indikator persentase penduduk miskin Provinsi Lampung juga dapat terus ditekan. Persentase Penduduk miskin di Lampung turun dari 11,44 persen pada September 2022 menjadi 11,11 persen pada Maret 2023. Secara jumlah, turun sebanyak 24,9 ribu orang.

"Gambaran capaian indikator pembangunan Provinsi Lampung tersebut relatif baik. Namun, kita masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam upaya penguatan ekonomi daerah, saat kondisi global yang belum sepenuhnya stabil dan inflasi yang masih menjadi tantangan," lanjutnya.

BACA JUGA:Gegara Tabung Gas 1 Rumah Warga di Mesuji Nyaris Terbakar

Gubernur Arinal dalam hal ini juga menyampaikan bahwa Pemprov Lampung akan menargetkan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2025 sehingga diperlukan komitmen bersama seluruh pihak untuk mewujudkan hal tersebut.

"Perlu komitmen bersama antara provinsi, kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkannya dengan kebijakan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," lanjutnya.

Gubernur Arinal juga berharap penyusunan RKPD 2025 ini dapat mengoptimalkan potensi dan sinergitas seluruh stakeholder terkait.

"Saya juga berharap, agar dalam penyusunan RKPD 2025 dapat mengoptimalkan potensi sumberdaya dan sinergi seluruh stakeholder pembangunan untuk mempercepat laju pembangunan di Provinsi Lampung," harapnya.

Sumber: