Permudah Program Pembangunan dan Gaet Investor, Pemkab Tulang Bawang Bahas Batas Daerah dengan Mesuji

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Pemkab Tuba) melaksanakan rapat fasilitasi pelacakan dan pemasangan pilar batas daerah dengan Kabupaten Mesuji. 

Kegiatan tersebut diharapkan dapat semakin mempermudah program pembangunan dua kabupaten bertetangga itu kedepannya. 

Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan mengatakan bahwa langkah ini merupakan agenda strategis dalam memastikan kejelasan dan ketegasan batas wilayah administratif kedua kabupaten. 

Menurut orang nomor satu di Kabupaten Tulang Bawang tersebut, penegasan batas wilayah menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. 

BACA JUGA:Pelajar di Tulang Bawang Jadi Korban Begal saat Pulang Sekolah, Pelakunya Ternyata Residivis Kasus Narkoba

Qudrotul menyampaikan bahwa hal itu menyangkut kepastian hukum, pelayanan publik, serta pengembangan wilayah secara berkelanjutan.

Menurut Bupati Tulang Bawang, pelacakan dan pemasangan pilar batas daerah harus dilakukan dengan prinsip damai dan musyawarah.

Hal ini sejalan dengan salah satu makna dalam tagline Tulang Bawang yakni “Udang Manis”. 

Udang Manis sendiri merupakan singkatan dari: “Unggul, Damai, Aman, Nyaman, Guyub, Mandiri, Agamis, Natural, Inovatif, dan Sejahtera”. 

BACA JUGA:Wabup Tulang Bawang Minta Pejabat yang Akan Ikut Ukom Tidak Lobi Sana-sini

Dilanjutkannya, penyelesaian persoalan batas wilayah tidak perlu dilakukan dengan konfrontasi atau perselisihan, namun melalui dialog dan kesepahaman bersama demi kepentingan masyarakat.

"Penegasan wilayah itu penting. Dalam proses ini kita harus mengedepankan semangat damai, tidak perlu ada gesekan. Saya percaya dan berharap pemasangan tapal batas ini dapat berjalan dengan lancar dan jujur," ungkap Bupati Tulang Bawang, Jumat 10 Oktober 2025.

Qudrotul Ikhwan menambahkan, kejelasan batas wilayah kedepannya akan memberikan dampak positif terhadap penataan ruang dan pembangunan daerah. 

Menurutnya, tanpa adan batas yang tegas hal tersebut akan sulit bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan tata ruang secara optimal. 

Sumber: