Curah Hujan Ekstrem Mengancam, Pemprov Lampung Aktifkan Posko dan Jalankan Arahan Mendagri

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan kesiapan penuh dalam menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian terkait peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Instruksi tersebut disampaikan setelah arahan Presiden pada 17 November 2025 dan laporan BMKG mengenai meningkatnya aktivitas gelombang atmosfer. Laporan itu juga menyoroti sirkulasi siklonik yang berpotensi memicu cuaca ekstrem.

Melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan langkah strategis. Instruksi itu mencakup pemetaan wilayah rawan bencana, optimalisasi BTT, serta penyiagaan sumber daya daerah dan masyarakat.

Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, menyampaikan bahwa Lampung telah melakukan sejumlah langkah antisipatif menghadapi potensi bencana. Langkah itu sejalan dengan arahan yang kemudian disampaikan oleh Mendagri.

BACA JUGA:Kanwil Kemenag Lampung Soroti Madrasah Harus Bebas Kekerasan, Semua Anak Harus Dilindungi

“Kita sudah berkoordinasi dan melakukan apel siaga untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi akhir 2025 hingga awal 2026,” ujar Rudy.

“Curah hujan diperkirakan sangat tinggi dan bencana seperti hujan ekstrem, puting beliung, tanah longsor, serta banjir rob masih mendominasi di Lampung,” sambungnya.

Data BPBD hingga Oktober 2025 menunjukkan banjir mendominasi 114 kejadian. Angin kencang tercatat 136 kejadian, tanah longsor 38 kejadian, banjir rob empat kejadian, dan lima kali gempa bumi terekam sepanjang tahun.

“Setiap hari hampir selalu ada laporan banjir dan puting beliung dari kabupaten atau kota melalui Pusdalops. Hampir seluruh daerah di Lampung masuk kategori rawan,” ungkapnya.

BACA JUGA:SMPN 7 Banjit Way Kanan Angkat Budaya Lokal Lewat Radio dan Medsos

Menindaklanjuti arahan Mendagri, Rudy memastikan bahwa BPBD Lampung telah mengaktifkan posko siaga di seluruh kabupaten dan kota. Ia juga memerintahkan jajaran di daerah untuk siaga 24 jam.

“Kita sudah berkoordinasi dengan kabupaten dan kota untuk meningkatkan kewaspadaan. Posko telah diaktifkan untuk merespons laporan masyarakat, terutama di wilayah dengan kerawanan tinggi,” jelasnya.

Pemprov Lampung juga mengajukan dukungan logistik dan peralatan kepada BNPB untuk memperkuat buffer stok penanganan bencana.

“Kami sudah bersurat ke BNPB untuk dukungan buffer stok. Saat ini Lampung menetapkan status siaga darurat hidrometeorologi yang ditandatangani Gubernur,” ujar Rudy.

Sumber: