Pinjaman Rp1 Triliun Lewat Bank BJB, Pemprov Lampung Masih Tunggu Restu Kemenkeu

RADARLAMPUNG.CO.ID — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mematangkan rencana pinjaman senilai Rp1 triliun yang akan direalisasikan pada 2026 guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan mengejar target kemantapan jalan provinsi di atas 90 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Anang Risgiyanto menjelaskan, pinjaman tersebut dirancang sebagai langkah memperkecil fiscal gap daerah sekaligus memperkuat kapasitas pendanaan pembangunan, dengan fokus utama pada penanganan ruas-ruas jalan strategis.

“Pinjaman ini sebetulnya untuk meningkatkan fiscal gap kita, terutama akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur jalan. Dengan skema ini, kita menargetkan penuntasan sekitar 380 kilometer jalan,” ujar Anang saat ditemui di Mahan Agung, Rabu 26 November 2025.

Saat ini, proses administrasi pinjaman masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Menurut Anang, seluruh tahapan teknis telah rampung dan tinggal menunggu izin sebagai prasyarat pencairan.

BACA JUGA:Belanja Non-Esensial Dipangkas, APBD 2026 Lampung Tetap Lindungi Sektor Strategis

Adapun skema pembiayaan dilakukan melalui pinjaman kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (BJB) dengan nilai sekitar Rp1 triliun untuk mendukung penanganan dan pemenuhan kebutuhan jalan provinsi.

Pinjaman tersebut direncanakan dilunasi hingga 2029 atau paling lambat 2030, dengan suku bunga sekitar 6 persen per tahun.

“Ini dilakukan untuk memenuhi target jalan mantap provinsi kita sampai 2029 di atas 90 persen. Saat ini tingkat kemantapan jalan provinsi masih di kisaran 78 persen, dan pada 2025 ditargetkan sudah mencapai sekitar 80 persen,” tambahnya.

Melalui strategi ini, Pemprov Lampung berharap percepatan pembangunan jalan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.(*)

Sumber: