Gubernur Mirza Ajak Petani Lampung Ubah Pola Pikir Stop Jual Gabah, Mulai Jual Beras

RADARLAMPUNG.CO.ID — Masyarakat Lampung setiap tahun harus menanggung beban ekonomi hingga Rp300–400 miliar akibat selisih harga.

Salah satunya akibat belum optimalnya hilirisasi pertanian di tingkat desa. Misalnya petani menjual gabah keluar daerah dan membeli kembali dengan harga yang lebih mahal dalam bentuk beras.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat kunjungan kerja ke Kampung Nuar Maju, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Jumat 19 Desember 2025 lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Mirza meninjau fasilitas mesin pengering padi (dryer), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta implementasi Desa Digital, dengan fokus mendorong percepatan hilirisasi pertanian demi meningkatkan kesejahteraan petani.

BACA JUGA:Akui Masih Tekor dan Belum Sumbang Dividen, Ini Bocoran Rencana Bisnis Dua BUMD Lampung di 2026

Mirza menegaskan, sudah saatnya petani dan pemerintah daerah mengubah pola pikir, dari sekadar menjual gabah menjadi menjual beras sebagai produk bernilai tambah.

Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebiasaan petani menjual gabah basah ke luar daerah seperti Pringsewu, Metro, hingga Sumatera Selatan. 

Gabah tersebut kemudian kembali ke Way Kanan dalam bentuk beras dengan harga jauh lebih mahal karena rantai distribusi yang panjang.

“Saya sudah hitung, masyarakat Lampung setiap tahun harus mengeluarkan Rp300 sampai Rp400 miliar hanya karena selisih harga. Ini uang masyarakat yang seharusnya bisa tinggal dan berputar di Lampung,” tegas Mirza.

BACA JUGA:Hadapi Natal dan Tahun Baru 2025/2026, Pemkot Bandar Lampung Bakal Siagakan 20 Posko Pengamanan

Untuk memutus rantai kerugian tersebut, Mirza menargetkan pembangunan ratusan unit mesin pengering padi di desa-desa sentra produksi pada tahun depan. 

Keberadaan dryer dinilai penting untuk menjaga kualitas dan stabilitas harga gabah petani.

Di Kecamatan Buay Bahuga, Mirza mengapresiasi keberadaan Rice Milling Unit (RMU) yang sudah siap beroperasi. Ia pun menantang pemerintah daerah dan BUMDes agar segera memproduksi beras kemasan lokal.

“Saya minta Februari 2026 sudah ada peluncuran Beras Way Kanan. Pasarkan lewat koperasi, BUMDes, sampai warung-warung. Biarkan masyarakat Way Kanan makan beras dari hasil tanam saudara-saudaranya sendiri. Itulah hilirisasi,” ujarnya.

Sumber: