radarlampung.co.id- Anggaran Pilwakot Bandarlampung masih jadi perhatian. Hal ini turut dibahas Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri saat rapat bersama KPU kabupaten/kota. Dalam rapat itu dijelaskan, anggaran pilkada termasuk pilwakot Bandarlampung paling lambat ditransfer oleh Pemda ke KPU paling lambat lima bulan sebelum pemungutan suara. Sekkot Bandarlampung, Badri Tamam memastikan akan memenuhi anggaran 100 persen ke KPU kota Bandarlampung sebelum pelaksanaan tahapan yang palin dekat yakni Pemutakhiran Data Pemilih (PDP). \"Pokoknya pada saatnya nanti kita selesaikan, kita mampu untuk bayar. Terakhir kan sudah kita transfer Rp5 miliar. Yang jelas pilkadanya jalan lah, \" ucapnya, Rabu (8/7). Terpisah, Ketua KPU Kota Bandarlampung, Dedi Triadi mengatakan, memang jika merujuk permendagri nomor 41 tahun 2020 pada pasal 16 ayat 4, anggaran hibah pilkada yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sudah harus ditransfer paling lambat lima bulan sebelum pemungutan suara. \"Jika ditarik lima bulan itu dari 9 Desember, artinya ya besok paling lambat anggaran itu ditransfer, \" jelas Dedy. Dedy melanjutkan, dari total anggaran Rp39 miliar, baru ditransfer Rp11 miliar. Di mana, angka tersebut belum menyentuh angka 40 persen. \"Tadi kalau penjelasan rapatnya, 9 Juli itu 100 persen. Tapi itu penjelasan di rapat, penegasan dari Kemendagri. Untuk pastinya ya tanya ke pemkotnya dong, \" kata dia. Kata Dedy, dengan anggaran yang ada di kas KPU saat ini hanya cukup untuk tahapan hingga Agustus saja. Sementara, banyak tahapan yang sudah dan harus berjalan seperti verifikasi faktual. Tidak hanya itu, Dedy juga menjelaskan anggaran digunakan untuk honorarium penyelenggara seperti PPK dan PPS serta dalam waktu dekat ada rekrutmen Petugas PDP sebanyak 1700 orang. \"Kalau untuk tambahan anggaran terlebih kepada protokol kesehatan. Rapid test termasuk Petugas PDP yang 1700 itu. Juga terhadap KPPS,\" ucapnya. (abd/wdi)
Kategori :