Kepada para pengunjuk rasa Tarmizi menyatakan, dana untuk pembayaran Siltap aparatur pemerintahan desa telah dianggarkan melalui APBD perubahan 2022.
"Saat ini masih dibahas bersama DPRD. Secepatnya, setelah APBDP disahkan dan mendapat persetujuan gubernur. Pemkab akan membayarkan Siltap aparatur perangkat desa," jelas Tarmizi.
Keterangan senada disampaikan Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan Arif saat menerima kedatangan pengunjuk rasa.
BACA JUGA: Soal KLB Virus Polio Marak di Indonesia, Ini yang Dilakukan Dinas Kesehatan Pesawaran
Menurut Ali Johan, anggaran untuk pembayaran Siltap selama sembilan bulan telah dialokasikan melalui APBDP.
"Rencananya, Rabu 14 September, APBDP akan disahkan dan siltap segera dapat dibayarkan," kata Ali Johan didampingi Kapolres Lampung Timur AKBP Zaky Alkazar Nasution dan para anggota DPRD.
Kemudian terkait NIPD, Ali Johan menyatakan akan segera meminta kejelasan organisasi perangkat desa (OPD) terkait. (*)