"Namun, setelah dikaji lebih jauh, kinerja infrastuktur jalan Lampung di tahun 2023 sebenarnya ini dikategorikan kurang. Hal ini ditandai Provinsi Lampung sebagai salah satu dari 12 provinsi dengan jalan rusak terbanyak, yakni 405,6 KM," sebutnya.
Selanjutnya, ia juga mengkritik kebijakan Petani Berjaya yang niatnya untuk mempermudah petani memperoleh pupuk. "Faktanya petani sulit mendapatkan pupuk," ungkapnya.
Disebutkan, sepanjang tahun 2023, kesulitan pupuk dialami oleh mayarakat Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lamtim, Metro, dan daerah lainnya.
Dirinya pun menyinggung terkait pencairan dana bagi hasil (DBH) Provinsi Lampung ke Pemerintah Kabupaten/Kota yang dinilai menuai kontroversi, serta Hasil audit BPK RI menunjukkan utang pemprov ke pemda kabupaten/kota sebesar Rp 1,08 triliun.
BACA JUGA:Hidup Tenang Bebas Cemas dengan Asuransi Jiwa Pelita BRI Life
Sedangkan realisasi pendapatan pajak tahun 2023 mencapai Rp 3,23 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya.
Juga realisasi belanja daerah tahun 2023 mencapai Rp 1,19 triliun, turun dari tahun 2022 Rp 1,35 triliun.
Menurutnya, hal itu menunjukan pendapatan pajak Provinsi Lampung meningkat, namun disisi lain DBH Kab/Kota malah menurun.
Akibatnya, terjadi peningkatan utang DBH lampung sebesar 55,27 tahun 2023.
BACA JUGA:Cadangan Beras di Metro Aman, Segini Jumlahnya
Pihaknya menyebut, penundaan transfer DBH menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakpastian dan tercermin tidak transparannya transfer DBH oleh pemerintah provinsi ke daerah.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyampaikan laporan realisasi anggaran Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 yang telah dilengkapi dengan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung pada Senin 22 Juli 2024.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, pendapatan daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 6,987 triliun atau 86,33 persen dari total target anggaran sebesar Rp 8,093 triliun.
Belanja dan rransfer daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 7,048 triliun atau terealisasi 85,12 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp 8,280 triliun.
Sementara, untuk penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp 292,676 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun 2022.